Cibinong - Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Hingga Desember 2024 penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,89 juta jiwa. 

Menurut Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, jumlah tersebut melebihi beberapa provinsi di luar Jawa. Dengan wilayah yang sangat luas, ia menekankan perlunya inovasi berkelanjutan dalam pelayanan kependudukan.

“Kalau kita bisa selesaikan masalah Adminduk di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat, itu berarti kita telah menyelesaikan hampir 18% dari masalah Adminduk secara nasional,” ujarnya pada acara Gebyar Administrasi Kependudukan Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) Wilayah Bogor Barat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (27/5/2025).

Dirjen Teguh berharap, semangat pelayanan dan kolaborasi lintas instansi terus dijaga dan ditingkatkan. “Kami di pusat siap memberikan dukungan penuh, dan saya minta jajaran Dukcapil Kabupaten Bogor semakin solid dan proaktif,” ujar Teguh.

Di tempat yang sama, Bupati Bogor, Rudy Susmanto dalam sambutannya, mendorong agar dilakukan percepatan inovasi layanan adminduk di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. “Saya mengapresiasi atas sinergi lintas instansi yang terbangun dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Gebyar Adminduk ini bukan hanya soal pelayanan dokumen kependudukan, tapi juga bentuk kolaborasi dan inovasi nyata membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” kata Rudy Susmanto.

Bupati Rudy menjelaskan bahwa hak dasar masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el dan KK. Namun, ia mengakui, luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan masih menjadi tantangan besar dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Tahun 2025, kami berkomitmen menambah layanan cetak KTP-el di 40 kecamatan,” jelas Rudy.

Ia menekankan pentingnya pemerataan layanan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan, yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke Cibinong untuk mengakses layanan Adminduk. Bupati meminta dukungan penuh dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Dukcapil provinsi.

“Mohon kuota blanko KTP-el kami ditambah, agar tidak terkendala saat kami ingin jemput bola,” ucapnya.

Rudy juga menyampaikan apresiasi atas peluncuran Sistem Layanan Online Kependudukan (Siloka) dan pelaksanaan pelayanan adminduk di 435 kantor desa dan kelurahan melalui jaringan pelayanan terintegrasi.

Kemudian peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Gedung E RSUD Leuwiliang juga menjadi momen penting yang menandai perluasan akses layanan ke masyarakat di wilayah barat. 

Rudy menargetkan pembentukan GPP di seluruh wilayah strategis Bogor, meliputi Bogor Barat, Timur, Tengah, Utara, dan Selatan.

“Pemerintah wajib hadir dan menjemput bola. Tidak hanya memperbanyak titik layanan, tapi juga memastikan seluruh masyarakat dilayani dengan baik,” tandas Rudy.

Gebyar Adminduk Kabupaten Bogor 2025, mendapat antusias sangat tinggi dari masyarakat lokal dan sekitarnya. Dari 4.000 kuota yang disediakan Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor, total layanan mencapai 5.049 dokumen.

"Alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Total layanan dalam gebyar kemarin 5.049 dokumen," kata Kadis Dukcapil Kabupaten Bogor Hadijana, Rabu (28/5/2025).

Hadijana mengungkapkan, dokumen kependudukan yang paling banyak dimohon yaitu pembuatan atau cetak Kartu Keluarga atau KK sebanyak 1.696, disusul cetak KTP-el 1.539.

Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Bogor juga menerbitkan 539 Kartu Indonesia Anak (KIA), 274 surat pindah datang, 393 surat pindah keluar, 390 akta lahir, 77 akta kematian, 10 legalisir dokumen kependudukan, 75 kutipan akta kedua kali dan 2 BAPR (Berita Acara Penelitian Register).

"Masyarakat antusias karena Gebyar Adminduk menerapakan layanan one day service atau satu hari jadi," kata Hadijana.

Melihat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Bogor akan terus mendekatkan pelayanan kependudukan untuk memudahkan masyarakat. "Ini kan berarti masyarakat semakin sadar bahwa memiliki dokumen kependudukan sangat penting. Kami terus berupaya memaksimalkan pelayanan agar setiap pembuatan dokumen bisa dilakukan semudah dan secepat mungkin," tegas Hadijana. Dukcapil***