DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI

Kendari — Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Farid menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Lembaga Non Pemerintah, Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sultra, di Hotel Azizah, Kendari, Selasa (4/11/2025).

Acara rakor dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, unsur Forkopimda, ⁠Ketua Tim Penggerak PKK Sultra, Ketua DWP Provinsi Sultra, para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sultra, Kadis Dukcapil Provinsi Sultra, para Ketua TP PKK se-Sultra, para Ketua DWP se-Sulawesi Tenggara, serta para Kadis Dukcapil kab/kota di Provinsi Sultra.

Menurut Direktur Farid, rakor penting ini diselenggarakan untuk membangun kolaborasi dan sinergi untuk mengakselerasi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk). "Kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran TP PKK dan DWP atas komitmen dan kerja sama yang erat sebagai langkah strategis dalam mendorong masyarakat agar semakin sadar dan tertib dalam pemenuhan dokumen kependudukan," kata Direktur Farid yang mewakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi lantaran harus terbang lebih dulu ke Jakarta untuk rapat dengan Mendagri.

Selain menjadi wadah koordinasi, rakor ini juga menjadi momen apresiasi. Dalam kesempatan tersebut, diberikan penghargaan kepada Disdukcapil tingkat kabupaten/kota di Sultra yang telah menunjukkan progres kinerja terbaik dalam berbagai aspek pelayanan Adminduk sepanjang tahun ini.

Direktur Muhammad Farid juga menyoroti peran strategis organisasi kewanitaan dalam membantu percepatan cakupan Adminduk. "Tim Penggerak PKK dan DWP memiliki peran vital sebagai mitra pemerintah yang paling dekat dengan keluarga. Melalui Rakor ini, kami berharap sosialisasi dan pendampingan kepemilikan dokumen kependudukan, seperti Akta Kelahiran, KIA, hingga perekaman KTP-el dapat semakin optimal, terutama bagi kelompok rentan,” ujar Farid.

Selain itu, Farid juga menyinggung pentingnya Identitas Kependudukan Digital atau IKD yang pertama kali diperkenalkan pada 2022, melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas
Kependudukan Digital.

"Saat ini, layanan yang sudah tersedia dalam IKD versi 2, antara lain sudah ada 11 jenis layanan adminduk. Dapat saya sebutkan Permohonan cetak KK; Permohonan cetak biodata WNI; Surat Keterangan Pindah WNI individu; Pisah/pecah KK (Individu); Golongan darah; Kelahiran WNI (biodata belum memiliki NIK); Kelahiran WNI (biodata telah memiliki NIK); Akta Kematian; Perubahan pendidikan; Penerbitan KIA; dan Pencetakan KK di IKD lewat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)," urai Farid secara rinci.

Ke depan, lanjut Farid, IKD akan terus dikembangkan untuk dapat berperan sebagai hub integrasi data antar lembaga, verifikasi dan validasi data, serta untuk meningkatkan kepedulian penduduk terhadap data pribadi.

IKD telah banyak berperan dalam membangun digital public infrastructure (DPI) yang di Indonesia terdiri dari tiga unsur yaitu, Digital ID, Digital Payments dan Digital Exchange. Berkaitan dengan hal tersebut, Ditjen Dukcapil bertugas dan bertanggungjawab dalam mengimplementasikan Digital ID. Sehingga, nantinya Digital ID mampu dimanfaatkan sebagai dasar verifikasi identitas untuk akses layanan publik.

"Sebagai contoh implementasi DPI, Kemendagri telah memanfaatkan IKD untuk digitalisasi Bansos di Kabupaten Banyuwangi. Pada pemanfaatan dimaksud, IKD telah dijadikan sebagai Single Sign On ke dalam Portal Perlinsos melalui metode pemanfaatan IKD yang mencakup akses IKD, Face Recognition, dan akses data NIK," demikian Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid.

Acara diselingi dengan pembagian secara simbolis dokumen kependudukan seperti KK, KIA, KTP-el serta dokumen lainnya hasil pelayanan hari itu.

Sementara Wagub Sultra Hugua menyatakan, selama ini lantaran memiliki jaringan yang luas hingga tingkat desa/kelurahan dan fokus pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat, TP PKK dan DWP di Sultra, sudah banyak membantu program pemerintah termasuk program-program seperti: Pendataan keluarga, program pencegahan dan pengendaliab stunting, verifikasi penerima bansos serta sosialisasi pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

“Kami menyadari bahwa Disdukcapil tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan aktif dari PKK dan DWP Sultra sangat membantu kami dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa untuk memastikan semua warga memiliki dokumen Adminduk lengkap. Sinergi ini adalah kunci keberhasilan kami di tingkat daerah,” kata Wagub Hugua.

Kadis Dukcapil Sultra Muhammad Fadlansyah berharap rakor yang dihadiri Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid dan kunjungan kerja Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi ke Bumi Anoa, dapat memberikan semangat baru bagi jajaran Disdukcapil se-Sultra untuk terus saling meningkatkan kolaborasi, sinergi, dan inovasi. "Kami ingin memastikan semua warga Sultra terlayani dengan baik dan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap," kata Kadis Fadlansyah. Dukcapil***