Kupang — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen  menyelesaikan masalah data kependudukan yang masih belum dipadankan. Hal tersebut bakal dicapai antara lain melalui strategi jemput bola, edukasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur.

"Langkah ini diharapkan akan mempercepat pemutakhiran data penduduk di seluruh wilayah NTT, terutama di daerah-daerah terpencil dan kepulauan, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam program pembangunan nasional," kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi saat berkunjung ke Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di rumah jabatan Gubernur, Kota Kupang, Rabu (9/7/2025). 

Dirjen Teguh mengapresiasi dan menyambut baik tekad Pemprov NTT untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan agar bisa menjangkau seluruh bumi Nusa Cendana. 

Dirjen Dukcapil menyampaikan saat ini sekitar 97 persen data kependudukan di Provinsi NTT sudah terverifikasi dengan baik. "Namun, masih ada sebagian kecil yang perlu pembaruan atau perbaikan, dan hal ini memerlukan kerja sama aktif dari seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, camat, hingga kepala desa," kata Dirjen Teguh.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Emanuel didampingi Kepala Dinas Dukcapil NTT, Jonny Ericson Ataupah beserta jajaran. Sedangkan Dirjen Teguh Setyabudi didampingi Direktur Bina Aparatur, Erliani Budi Lestari, dan Kasubdit Wilayah IV Bina Aparatur, Diana Anggraeni, serta Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan Adminduk, Ahmad Ridwan.

Gubernur Melki juga tak lupa menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian dan kunjungan Dirjen Dukcapil ke Provinsi NTT. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat tata kelola data kependudukan. 

Ia menegaskan, data kependudukan yang valid adalah fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan, terutama untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok. "Data kependudukan sangat penting bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pemilu," ujar Gubernur Melki.

Gubernur NTT pun menegaskan pentingnya akurasi dan kelengkapan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

"Data kependudukan sangat penting bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pemilu. Kami di NTT siap bekerja sama secara total dengan Dukcapil untuk melengkapi seluruh data yang masih kurang atau salah," ujar Gubernur Melki. Dukcapil***