Jakarta — Ketepatan data penumpang menjadi salah satu kunci keselamatan transportasi laut. Identitas yang tercatat dengan benar membantu operator memastikan kesesuaian antara penumpang yang berangkat dan data dalam manifest. Informasi ini juga penting untuk mendukung kepastian perlindungan asuransi jika terjadi kecelakaan.
Untuk memperkuat hal tersebut, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuka peluang pemanfaatan data kependudukan dalam meningkatkan akurasi manifest penumpang kapal. Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aminudin di Jakarta, Selasa (29/9/2026) lalu.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi kedua lembaga, terutama dalam mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk memperbaiki kualitas pendataan penumpang transportasi laut.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyambut baik rencana pemanfaatan data kependudukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Menurut dia, Dukcapil memiliki sejumlah pilihan teknologi yang dapat mendukung proses verifikasi identitas penumpang. “Data kependudukan dapat menjadi rujukan untuk memastikan identitas penumpang tercatat secara akurat. Dukcapil siap mendukung kebutuhan tersebut melalui berbagai pilihan teknologi verifikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional,” kata Teguh.
Dimulai dari kepastian identitas
Manifest bukan sekadar daftar nama orang yang menggunakan jasa penyeberangan. Dokumen ini menjadi bagian penting dari pengelolaan perjalanan, mulai dari pendataan penumpang hingga penanganan keadaan darurat. Karena itu, akurasi identitas perlu menjadi perhatian sejak proses pemesanan tiket dan keberangkatan. Ketidaksesuaian antara identitas penumpang dan data manifest dapat menyulitkan proses pencocokan data, terutama ketika petugas harus memastikan siapa saja yang berada di atas kapal.
Pemanfaatan data kependudukan dapat membantu memverifikasi kesesuaian identitas yang disampaikan calon penumpang dengan data administrasi kependudukan. Proses ini diharapkan mengurangi risiko kesalahan pencatatan, seperti perbedaan penulisan nama atau ketidaksesuaian nomor identitas.
Data yang akurat juga dapat membantu operator memperoleh gambaran yang lebih tepat mengenai jumlah dan identitas penumpang. Informasi tersebut penting dalam mendukung kesiapan pelayanan, pengawasan keberangkatan, serta penanganan penumpang apabila terjadi keadaan darurat.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menyampaikan pentingnya pembenahan sistem pendataan penumpang kapal, khususnya pada layanan penyeberangan. Upaya ini diarahkan agar setiap penumpang tercatat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. “Keakuratan data penumpang perlu menjadi perhatian bersama. Data yang valid bukan hanya mendukung tertib administrasi, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan penumpang dan kepastian perlindungan asuransi,” ujar Aminudin.
Dengan demikian, penguatan akurasi manifest tidak berhenti pada kelengkapan administrasi. Upaya ini juga menyangkut kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi laut.
Dukcapil siapkan pilihan teknologi verifikasi
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Ditjen Dukcapil menyediakan beberapa alternatif verifikasi identitas. Pilihannya meliputi web service, web portal, face recognition, serta Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Setiap metode memiliki karakteristik dan kebutuhan operasional yang berbeda. Pemilihannya dapat disesuaikan dengan sistem yang digunakan operator, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan pelayanan di lapangan.
Penerapan teknologi tersebut tetap perlu disertai pengaturan alur verifikasi yang jelas. Operator harus memastikan bahwa identitas yang diverifikasi sesuai dengan orang yang melakukan perjalanan, bukan sekadar memastikan data pada tiket telah terisi.
Selain itu, pemanfaatan data kependudukan perlu mengikuti ketentuan akses dan perlindungan data pribadi. Informasi yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan verifikasi, dengan pengelolaan akses yang terukur dan bertanggung jawab.
Data akurat untuk pelayanan akuntabel
Sinergi Dukcapil dan KPK diharapkan mendorong pemanfaatan data kependudukan yang lebih luas untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam layanan penyeberangan, penguatan verifikasi identitas dapat membantu membangun proses pendataan penumpang yang lebih tertib. Manfaatnya tidak hanya dirasakan operator, tetapi juga oleh masyarakat yang membutuhkan kepastian layanan dan perlindungan selama perjalanan.
Bagi Ditjen Dukcapil, kerja sama ini sekaligus memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk menjawab kebutuhan nyata lintas sektor. Data yang dikelola pemerintah tidak hanya menjadi dasar administrasi kependudukan, tetapi juga dapat mendukung layanan publik yang membutuhkan kepastian identitas.
Teguh menegaskan, pemanfaatan data kependudukan perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi teknis dengan pihak terkait menjadi langkah penting agar teknologi verifikasi dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Pertemuan Ditjen Dukcapil dan KPK tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis dan administratif. Pembahasan lebih lanjut diharapkan dapat memperjelas kebutuhan verifikasi, pilihan teknologi, serta mekanisme pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung akurasi manifest penumpang kapal. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar