Kairo - Selain mengelola data kependudukan, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Integrasi data kependudukan dengan sektor perbankan, memungkinkan proses verifikasi identitas penduduk dilakukan secara digital melalui sistem e-KYC (electronic Know Your Customer).

Demikian disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam beberapa diskusi dengan para penggiat DPI di forum Global Digital Public Infrastructure Summit, Selasa (1/10/2024). Konferensi Tingkat Tinggi tersebut diselenggarakan di St. Regis, New Capital, Kairo, Mesir dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2024.

Dirjen Teguh menjelaskan, dengan memanfaatkan sistem e-KYC, verifikasi identitas bisa dilakukan secara real-time. "Hal ini sangat membantu dalam mempercepat akses masyarakat ke layanan sektor keuangan dan perbankan," jelas Dirjen Teguh.

Ia pun menekankan pentingnya peran Digital Public Infrastructure (DPI) dalam mendukung inklusi keuangan, termasuk kolaborasi dengan Bank BNI dan Allo Bank, memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan secara digital melalui sistem e-KYC, terutama di kalangan masyarakat yang belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan perbankan. 

"Sejak 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan 10 juta customer setelah BNI Mobile Banking terintegrasi dengan e-KYC Dukcapil. Demikian pula Allo Bank berhasil melayani lebih dari 10 juta nasabah di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan ekosistem yang kuat dan kemitraan strategis, termasuk kolaborasi dengan Dukcapil," ungkap Dirjen Teguh.

Dirjen Dukcapil menyebutkan, pihaknya juga berkolaborasi dengan DANA—platform dompet digital terkemuka di Indonesia. Kerja sama ini memungkinkan penggunaan data kependudukan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital di Indonesia. "Dengan memanfaatkan sistem online verification dari Ditjen Dukcapil ke dalam sistem DANA, lebih dari 180 juta customer dapat mengakses sistem keuangan digital ini secara mudah dan dapat melakukan berbagai transaksi finansial dengan lebih cepat dan aman."

Dirjen Dukcapil juga menyinggung kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, yaitu data kependudukan berbasis NIK telah terintegrasi dalam sistem layanan kesehatan nasional. 

Saat ini lebih dari 277 juta dari 282 Juta penduduk telah terdaftar dan mendapatkan fasilitas kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Hal ini hanya memungkinkan karena BPJS Kesehatan telah terintegrasi dengan sistem Dukcapil untuk proses verifikasi dan validasi data kependudukan calon peserta secara lebih cepat dan akurat.

"Infrastruktur digital yang kami bangun tidak hanya untuk melayani administrasi kependudukan, tetapi juga memperluas akses layanan Kesehatan, Bantuan Pra Kerja, Subsidi dan sektor-sektor lainnya," tegasnya. 

Menurut Dirjen Teguh, langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Indonesia untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang modern dan berbasis digital dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045.

Dalam forum internasional yang dihadiri lebih 1.000 partisipan dari lebih 100 negara dan organisasi global seperti UNDP, ITU, dan Pemerintah Mesir ini, Dirjen Teguh juga membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperluas infrastruktur digital. Salah satunya adalah memastikan bahwa teknologi digital dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.

"Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan transformasi digital dapat menjangkau setiap sudut negeri, tanpa terkecuali. Teknologi harus inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat," ujarnya. 

Namun, ia optimistis bahwa dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat terus maju dalam menciptakan ekosistem digital yang tangguh dan inklusif. 

Beberapa penggiat DPI dari berbagai organisasi internasional menyatakan ketertarikan yang besar untuk bisa berkolaborasi dengan Indonesia dalam memastikan hal tersebut, seperti halnya CDPI atau Center for Digital Publik Infrastructure dan Bill and Melinda Gates Foundation, serta Modular Open Source Identity Platform (MOSIP) India. 

Keikutsertaan Indonesia dalam Global DPI Summit 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perubahan digital di tingkat global. Dalam sesi-sesi diskusi dan pertemuan bilateral, Indonesia berbagi pengalaman serta membuka peluang kerja sama dengan negara-negara lain dalam mengembangkan infrastruktur digital yang lebih kuat. "Indonesia bangga bisa menjadi bagian dari inisiatif global ini. Melalui kerja sama internasional, kami berharap dapat mempercepat proses transformasi digital yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," kata Dirjen Teguh.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam komunitas global, serta menjadi katalisator bagi pembangunan infrastruktur digital publik yang lebih inklusif, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dengan begitu, Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan dunia yang lebih terhubung secara digital.

Melalui Global DPI Summit, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam membangun infrastruktur digital publik. Berbagai langkah yang diambil oleh Ditjen Dukcapil di bawah kepemimpinan Dirjen Teguh Setyabudi, menjadi contoh sukses bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, mulai dari sektor kependudukan, keuangan, hingga kesehatan.

"Kami terus berupaya untuk memastikan bahwa infrastruktur digital yang ada dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia, sembari turut berkontribusi pada tujuan global dalam memperkuat transformasi digital yang inklusif," demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Dukcapil***