Jakarta — Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menerima audiensi tim MicroSave Consulting (MSC) Southeast Asia di Kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Dukcapil didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar beserta jajaran.
Audiensi membahas hasil kajian MSC mengenai berbagai peluang pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di sejumlah sektor strategis. Pembahasan difokuskan pada upaya memperluas pemanfaatan IKD sebagai tulang punggung Digital Public Infrastructure (DPI) Indonesia agar semakin memberikan kemudahan akses layanan publik yang aman, terintegrasi, dan inklusif.
Dalam arahannya, Teguh Setyabudi mengapresiasi dukungan MSC yang telah menyusun kajian mengenai berbagai emerging use cases IKD. Menurutnya, hasil studi tersebut perlu diarahkan agar tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung implementasi yang dapat segera diwujudkan.
"Perluasan pemanfaatan IKD harus dibangun berdasarkan kebutuhan riil. Yang kita perlukan bukan sekadar proyeksi angka, tetapi solusi yang dapat memperkuat infrastruktur, meningkatkan keamanan, menyederhanakan proses layanan, dan mempercepat adopsi masyarakat," ujar Teguh.
Ia menambahkan, pemanfaatan IKD ke depan tidak hanya relevan bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi layanan publik di bidang pendidikan, seperti proses sertifikasi guru, maupun kesehatan, yang memerlukan verifikasi identitas secara cepat, akurat, dan aman.
Dirjen Dukcapil juga menekankan bahwa pengembangan IKD harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, kapasitas sistem, dan penguatan aspek keamanan. Menurutnya, peningkatan jumlah pengguna tidak akan optimal tanpa dukungan data center yang andal, kapasitas server yang memadai, serta penyempurnaan fitur keamanan dan pengalaman pengguna.
Senada dengan hal tersebut, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar menyampaikan bahwa hasil kajian MSC menjadi masukan penting dalam pengembangan IKD ke depan. Namun, setiap rekomendasi tetap harus selaras dengan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan operasional yang telah dibangun Ditjen Dukcapil.
"Hasil kajian ini menjadi masukan yang baik bagi kami. Namun pengembangan IKD tidak cukup hanya berbicara mengenai penambahan use case atau target pengguna. Yang lebih penting adalah memastikan kesiapan infrastruktur, kapasitas data center, keamanan sistem, interoperabilitas, serta model implementasi yang benar-benar dapat diterapkan di lapangan," kata Nuh.
Ia menambahkan, Ditjen Dukcapil terus memperkuat berbagai aspek pengelolaan IKD, mulai dari peningkatan kapasitas layanan, interoperabilitas antarplatform, hingga pengembangan fitur keamanan agar IKD dapat menjadi identitas digital nasional yang semakin andal.
Sementara itu, Partner and Country Head MSC Southeast Asia, Grace Retnowati, memaparkan hasil studi yang menunjukkan bahwa IKD memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi layanan publik di berbagai sektor. Selain mempercepat proses verifikasi identitas pada layanan keuangan digital, IKD juga dinilai berpotensi mendukung layanan pendidikan termasuk sertifikasi guru, kesehatan, perlindungan sosial, hingga berbagai layanan pemerintah lainnya yang membutuhkan identitas digital yang tepercaya.
Kajian tersebut juga merekomendasikan pengembangan quick wins, pelaksanaan pilot project melalui mekanisme sandbox, serta penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat implementasi identitas digital di Indonesia.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara Ditjen Dukcapil dan MicroSave Consulting dalam penyempurnaan kajian, pendalaman aspek teknis, serta penyusunan langkah tindak lanjut guna mendukung pengembangan IKD sebagai fondasi DPI Indonesia yang semakin inklusif, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar