Jakarta — Setahun menjelang Indonesia menjadi tuan rumah Global DPI Summit, satu pertanyaan besar masih terus ditelusuri para pemangku kepentingan dunia: Apa sebenarnya yang membuat sistem identitas digital Indonesia bisa berkembang sejauh ini? Pertanyaan itulah yang membawa tim KPMG Siddharta Advisory ke Command Center Ditjen Dukcapil, Gedung B Lantai 2, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Kunjungan ini diterima Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar, didampingi Kepala Subdirektorat Keamanan Informasi Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Mensuseno. Dari pihak KPMG, hadir Head of Infrastructure KPMG Siddharta Advisory Deven Chhaya bersama Partner KPMG Melbourne Danielle Alford, Associate Director KPMG Washington DC Jeremiah Magpile, Director Infrastructure Advisory KPMG Jakarta Erlangga Soeria Atmadja, dan Director Cyber Security KPMG Jakarta Dhany Soepardi.

Tim KPMG datang dengan misi yang cukup jelas: Memahami lebih dalam perkembangan Digital Public Infrastructure (DPI) Indonesia, khususnya peran Ditjen Dukcapil dalam membangun identitas digital nasional dan mendukung interoperabilitas layanan publik berbasis data, sebuah topik yang relevan mengingat Global DPI Summit akan digelar di Indonesia tahun depan.

Nuh Al Azhar pun menjelaskan posisi Dukcapil dalam ekosistem tersebut. Sistem administrasi kependudukan Indonesia, katanya, telah berkembang menjadi tulang punggung transformasi digital nasional, memastikan setiap penduduk memiliki identitas tunggal yang valid, aman, dan bisa diverifikasi secara elektronik. "DPI dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu Digital ID, Digital Payments, dan Data Exchange. Dalam ekosistem tersebut, Ditjen Dukcapil memegang peran utama sebagai penyedia identitas digital nasional sekaligus mendukung pertukaran data yang aman antarinstansi. Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi single source of truth yang memungkinkan berbagai layanan publik saling terhubung secara akurat dan tepercaya," jelasnya.

Ia menjabarkan bagaimana semua itu bekerja secara teknis. Lewat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diperkuat teknologi Automated Biometric Identification System (ABIS), Dukcapil mengelola data demografis dan biometrik penduduk secara terpusat. Hasilnya, proses verifikasi identitas bisa berlangsung real-time, dan instansi pemerintah maupun sektor swasta tak lagi perlu bergantung pada fotokopi dokumen sebagai alat verifikasi.

Salah satu capaian yang ia soroti adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang kini bukan sekadar representasi digital dari KTP-el, melainkan telah menjelma jadi kunci akses ke berbagai layanan pemerintahan. Sebagai contoh konkret, ia menceritakan implementasi IKD dalam program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kabupaten Banyuwangi, sehingga masyarakat kini bisa memverifikasi identitas secara digital untuk memperoleh bantuan sosial dengan proses yang jauh lebih cepat, mudah, dan akurat.

Di balik semua kemudahan itu, ada juga sisi yang tak kalah penting, yakni faktor keamanan digital. Dukcapil terus memperkuat infrastruktur pusat data lewat arsitektur keamanan berlapis mengacu standar internasional ISO 27001, dipadukan tata kelola berbasis prinsip People, Process, and Technology, mulai dari proses perekaman data di daerah hingga pemanfaatannya oleh lembaga pengguna.

Mensuseno menambahkan, pengembangan DPI tak bisa dilepaskan dari penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. "Kepercayaan publik merupakan fondasi utama Digital Public Infrastructure. Karena itu, kami memastikan setiap proses pemanfaatan data kependudukan menerapkan prinsip keamanan informasi sejak tahap perencanaan, implementasi, hingga pengawasan. Dukcapil juga terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memperkuat ketahanan siber nasional," ujarnya.

Ia juga menyinggung soal integrasi data strategis lain, termasuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). "Kami membangun ekosistem identitas digital yang tidak hanya akurat dan mudah dimanfaatkan, tetapi juga mengedepankan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam pengembangan DPI," tegasnya, sekaligus mengingatkan bahwa pengelolaan keamanan informasi di Dukcapil tidak semata soal teknologi, tapi juga tata kelola organisasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagi delegasi KPMG, apa yang mereka lihat hari itu cukup mengesankan. Mereka menilai pengalaman Indonesia menunjukkan bagaimana identitas digital bisa menjadi landasan bagi layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan inklusif—sebuah pelajaran yang relevan untuk dibawa ke berbagai negara lain.

Pertemuan ini sendiri menjadi bagian dari rangkaian pertukaran pengetahuan menjelang Global DPI Summit tahun depan. Dan dari berbagai capaian yang sudah diraih, tampak jelas bahwa Indonesia kini bukan lagi sekadar peserta dalam pembahasan identitas digital global, melainkan salah satu rujukan yang diperhitungkan, baik di kawasan maupun dunia. Dukcapil***