Jakarta — Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang presisi dan berbasis data. Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam audiensi antara Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dengan jajaran Ditjen Dukcapil di Command Center Ditjen Dukcapil, Jakarta, Selasa (10/6/2026).
Audiensi berlangsung hangat dan produktif. Dari pihak Ditjen Dukcapil hadir Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Sementara itu, rombongan Pemerintah Kota Mojokerto dipimpin langsung oleh Wali Kota Ika Puspitasari bersama Sekretaris Daerah Gaguk Tri Prasetyo, Kepala Dinas Dukcapil Iwandoko, Plt. Kepala Dinas Sosial Farida, Kepala Dinas Kominfo Citra Mayangsari, serta Kepala Bapperida Riyanto.
Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi dan validasi data kependudukan sebagai fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, serta penyaluran berbagai program pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, data kependudukan saat ini telah menjadi tulang punggung dalam perumusan berbagai kebijakan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pemadanan dan penyandingan data antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang berkualitas akan melahirkan kebijakan yang berkualitas pula,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar menekankan bahwa kualitas data merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan.
“Data yang akurat adalah fondasi pembangunan. Tanpa data yang valid, kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, proses pemutakhiran dan validasi data harus menjadi perhatian bersama,” ungkap Nuh.
Usai audiensi, Direktur Nuh Al Azhar mengajak rombongan Pemerintah Kota Mojokerto meninjau langsung dashboard pemantauan data kependudukan dan biometrik yang beroperasi secara real-time di Command Center Ditjen Dukcapil.
Dalam kesempatan tersebut, Nuh menjelaskan bahwa dashboard tersebut mampu menampilkan berbagai dinamika kependudukan secara aktual, mulai dari data kelahiran, kematian, hingga perpindahan penduduk yang tercatat secara digital dan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.
“Melalui dashboard ini, seluruh perubahan data kependudukan dapat dipantau secara real-time. Inilah wujud nyata transformasi digital Dukcapil dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia,” jelasnya.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyambut baik arahan dan dukungan yang diberikan Ditjen Dukcapil. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Mojokerto untuk terus memperkuat sistem data daerah, khususnya dalam penyediaan data by name by address (BNBA) yang valid dan terverifikasi.
“Data menjadi basis utama dalam menentukan perencanaan dan penganggaran yang tepat, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karena itu, kami terus membangun sistem data yang valid agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengembangkan aplikasi Gayatri (Gerbang Layanan Terpadu dan Terintegrasi) yang berbasis data kesehatan dengan dukungan sekitar 1.600 kader di tingkat lingkungan. Namun demikian, dinamika kependudukan yang terus berkembang menuntut proses pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 100 ribu jiwa, Pemerintah Kota Mojokerto optimistis dapat mewujudkan satu data daerah yang semakin akurat dan berkualitas. Hasil ground checking terbaru bahkan mencatat sekitar 139 ribu data penduduk telah tervalidasi, menjadi langkah strategis dalam proses cleansing dan penyempurnaan basis data kependudukan daerah.
Ditjen Dukcapil menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan teknis guna menyelesaikan berbagai perbedaan data serta mempercepat proses pemutakhiran data kependudukan.
Menutup arahannya, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menekankan pentingnya sosialisasi dan verifikasi kepada masyarakat sebelum dilakukan langkah-langkah administratif.
“Pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan kolaboratif akan menghasilkan data yang semakin berkualitas. Pada akhirnya, data yang akurat akan menjadi modal utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem data kependudukan yang akurat, aman, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan data yang berkualitas, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang nyata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar