Malang — Verifikasi penerima bantuan sosial kini diarahkan sepenuhnya berbasis teknologi digital. Hal demikian disampaikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Nuh Al Azhar, pada sosialisasi program digitalisasi bantuan sosial melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Malang yang digelar di Gazebo Balai Kota Malang, Kamis (21/5/2026)
Kota Malang resmi menjadi salah satu dari 42 daerah pilot project nasional digitalisasi perlindungan sosial yang dikembangkan pemerintah pusat bersama lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Direktur Nuh, melalui sistem baru ini, masyarakat tidak lagi harus melewati proses panjang dan berulang saat mengajukan bantuan sosial. Semua data akan diverifikasi secara otomatis melalui integrasi lintas instansi menggunakan Digital Public Infrastructure (DPI).
“Dulu digital tapi rasanya masih manual. Sekarang sistem antarinstansi mulai benar-benar terhubung,” ujar Nuh Al Azhar dalam paparannya.
Program ini mengintegrasikan data dari berbagai lembaga seperti Dukcapil, PLN, BPS, ATR/BPN, Samsat, hingga BKN. Sistem akan otomatis menyaring calon penerima bansos berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Sebagai contoh, penerima dengan daya listrik tinggi, memiliki aset besar, atau berstatus ASN dan TNI/Polri akan langsung terfilter oleh sistem.
Verifikasi dilakukan menggunakan dua metode utama, yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan face recognition. Warga yang belum memiliki smartphone tetap bisa terlayani melalui agen pendamping yang membantu proses verifikasi biometrik di lapangan.
Kota Malang dinilai siap menjalankan program ini, karena telah membentuk tim digitalisasi bansos lintas OPD serta menyiapkan ribuan agen pendamping hingga level RT/RW.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyebut tantangan perkotaan yang semakin kompleks membuat digitalisasi layanan publik menjadi kebutuhan mendesak. Apalagi jumlah warga yang beraktivitas di Kota Malang mencapai sekitar 1,5 juta jiwa akibat urbanisasi dan tingginya jumlah mahasiswa.
“Malang jangan sampai tertinggal dalam perkembangan digitalisasi layanan publik,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, mulai dari keterbatasan perangkat milik masyarakat penerima bantuan, kebutuhan jaringan internet yang stabil, hingga penguatan keamanan data digital.
Pemerintah pusat menargetkan jika seluruh tahapan berjalan lancar, sistem digitalisasi bansos akan diperluas secara nasional dan berpotensi diluncurkan langsung oleh Presiden pada akhir tahun mendatang. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar