Palembang — Sinergi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil daerah menjadi kunci terciptanya layanan administrasi kependudukan yang baik. Hal inilah yang diperkuat melalui pertemuan antara Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Muhammad Farid, dengan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra, didampingi Kadis Dukcapil Provinsi Sumsel Deswan Irsyad beserta jajaran di Ruang Sekda Sumsel, Rabu (3/5/2026).

Dalam pembukaan diskusi, Edward menyatakan perlunya peningkatan capaian kinerja Dukcapil di Sumsel yang masih belum memenuhi target nasional. 

Ia menyoroti rendahnya perekaman KTP-el di Kabupaten Empat Lawang yang baru mencapai 66,02 persen. "Tolong Pak Kadis ini dikomunikasikan dengan Kadis Empat Lawang. Lakukan juga jemput bola," ujar Edward. 

Sekda Edward juga berharap aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dipermudah dengan dukungan provinsi sehingga cakupan IKD di Sumsel semakin meningkat.

Deswan menjelaskan, rendahnya capaian perekaman di Empat Lawang dipengaruhi kondisi geografis perbukitan serta keterbatasan anggaran jemput bola. "Anggaran provinsi untuk turun ke lapangan juga terbatas, sehingga belum bisa membantu semua daerah. Dukungan anggaran ini sangat penting," jelasnya.

Direktur Farid kemudian menyatakan pentingnya pemetaan capaian kinerja Dukcapil di Sumsel, mulai dari perekaman KTP-el, KIA, IKD, hingga Akta Kelahiran. "Dengan data capaian ini, kita bisa melihat mana yang sudah memenuhi target dan mana yang perlu upaya ekstra, seperti Empat Lawang," ungkapnya.

Farid kemudian memaparkan sejumlah langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan di Sumatera Selatan. 

Ia menekankan pentingnya pendekatan jemput bola, sebuah metode yang dinilai mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempermudah proses perekaman dan penerbitan dokumen. "Dengan cara ini, warga tidak perlu menunggu lama atau menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan, karena petugaslah yang hadir langsung di tengah-tengah mereka," kata Farid.

Selain itu, Farid juga menyoroti kemudahan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang tengah dikembangkan dengan teknologi liveness detection. Inovasi ini memungkinkan verifikasi dilakukan secara mandiri oleh penduduk, tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. 

Menurutnya, jika teknologi ini berhasil diterapkan secara luas, maka masyarakat akan semakin mudah mengakses layanan digital kependudukan, sementara pemerintah daerah dapat lebih cepat meningkatkan cakupan aktivasi IKD.

Dengan dua pendekatan tersebut—jemput bola yang humanis dan teknologi verifikasi mandiri yang modern—Farid berharap pelayanan adminduk di Sumsel dapat semakin inklusif, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menutup diskusi, Farid berharap, pemerintah daerah mampu meningkatkan dukungan melalui penetapan anggaran APBD yang lebih besar, sehingga pelayanan Dukcapil dapat semakin kuat. "Dukungan ini penting untuk memperkuat sarana dan prasarana sekaligus memperluas cakupan layanan hingga menjangkau masyarakat di desa-desa," tandasnya. Dukcapil***