Sleman – Kementerian Dalam Negeri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 regional Jawa-Bali di Yogyakarta Marriott Hotel, Sleman, DIY, pada Kamis (4/6/2026) malam. Acara dibuka dengan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menggarisbawahi pentingnya hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai tolok ukur kinerja pemerintahan.

"Dalam konteks itulah, penghargaan malam ini memiliki makna. Ia bukan sekadar apresiasi simbolik, melainkan konfirmasi, bahwa kebijakan yang tepat ketika dilaksanakan dengan kesungguhan, dapat menghasilkan perubahan yang terukur dalam kehidupan nyata," terang Sultan dalam sambutannya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan, penilaian dilakukan secara objektif dan transparan menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Evaluasi berbasis indikator kuantitatif seperti pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta pengurangan pengangguran, sehingga hasilnya tidak dapat dimanipulasi.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi yang turut hadir dalam acara itu menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil meraih penghargaan bergengsi ini. 

Menurut Dirjen Teguh, keberhasilan evaluasi berbasis data semakin kuat dengan dukungan data kependudukan yang valid. “NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi fondasi untuk memastikan bahwa data sosial ekonomi yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Dengan integrasi ini, data BPS yang bersifat makro dapat dipadukan dengan data kependudukan yang bersifat mikro, sehingga kebijakan pembangunan daerah lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Dirjen Dukcapil menambahkan bahwa sinergi antar-sumber data merupakan kunci transparansi. “Dukcapil berkomitmen menyediakan data kependudukan yang akurat agar dapat mendukung analisis BPS dan SIPD. Dengan begitu, evaluasi pembangunan daerah tidak hanya objektif, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata warga,” katanya.

Sinergi antara BPS, SIPD, dan Dukcapil memperkuat sistem evaluasi pembangunan daerah. Hasil penghargaan yang diberikan pun mencerminkan capaian nyata, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data terpadu. Dukcapil***