Jakarta — Pemerintah semakin fokus mempersiapkan perluasan uji coba digitalisasi bansos berbasis data kependudukan di 42 kabupaten/kota di 25 provinsi. Adapun cakupannya tak kurang 35 juta penduduk, dan melibatkan lebih dari 137 ribu agen pendamping.
Ini terungkap dalam rapat membahas perihal tersebut yang dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro lantai 17, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, bersama Direktur IDKN Handayani Ningrum, hadir beserta perwakilan lintas kementerian/lembaga, termasuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang diwakili Koordinator Gugus Tugas Harian, Rahmat Danu Andika.
Dalam rapat, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, perluasan piloting ini menjadi langkah penting menuju peluncuran nasional Portal Perlinsos Digital berbasis AI pada November 2026. Sistem ini memungkinkan pendaftaran bansos hanya dengan NIK dan verifikasi wajah, memangkas proses panjang menjadi hitungan menit. "Implementasi Portal Perlinsos Digital ini sekaligus berpotensi menciptakan efisiensi belanja negara hingga Rp 260 triliun. Efisiensi ini dicapai melalui perbaikan ketepatan sasaran program Perlinsos pemerintah," kata Luhut.
Luhut menggarisbawahi, target Pemerintah jelas, seluruh pendaftaran harus selesai akhir Juli 2026. "Dengan begitu, Presiden Prabowo akan menerima data yang akurat dari sistem ini,” ujar pria yang akrab disapa LBP.
Keberhasilan piloting sistem ini di Banyuwangi, lanjut Luhut, menjadi fondasi perluasan digitalisasi Perlindungan sosial ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi yang akan menyelesaikan pendaftaran hingga akhir Juli 2026.
Uji coba diperluas ini diperlukan untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan di layanan publik yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.
“Jadi sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di pendaftaran, kemudian di-digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri pekan depan bersama pemerintah daerah untuk memantau perkembangan program prioritas ini.
Hingga 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.
Dengan tahapan itu, nantinya pemerintah akan memperoleh data yang akurat terhadap sekitar 35 juta masyarakat yang disasar untuk program ini.
“Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta, dan nanti pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 541 Kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90 persen sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” ungkapnya lebih rinci.
Peran Dukcapil
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi saat dihubungi usai acara menyatakan, data kependudukan adalah tulang punggung digitalisasi bansos. Validitas NIK dan integrasi lintas sektor melalui Sistem Pertukaran Layanan Perlindungan Sosial (SPLP) menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
“Dukcapil siap memastikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjalan masif di daerah, dengan dukungan agen pendamping dan pemerintah daerah. Kolaborasi antar-K/L serta percepatan regulasi pendukung sangat penting agar transformasi perlindungan sosial ini tidak berhenti sebagai proyek teknologi, tapi benar-benar menghadirkan keadilan dan transparansi bagi masyarakat,” ujar Teguh.
Ia menutup dengan optimisme: “Digitalisasi bansos ini soal kepercayaan publik. Kalau data akurat, distribusi adil, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya.”
Rapat koordinasi ini menandai langkah strategis menuju rollout nasional Perlinsos Digital berbasis AI. Dukcapil menegaskan komitmen menjaga akurasi data kependudukan, sementara DEN menargetkan sistem siap diluncurkan pada November 2026. Dengan dukungan lintas kementerian, program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam transparansi dan ketepatan sasaran bantuan sosial di Indonesia. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar