Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis data. Komitmen tersebut ditegaskan melalui audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang berlangsung di Command Center, Kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Selasa (10/6/2026).
Pertemuan dipimpin Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi didampingi Direktur IDKN Handayani Ningrum, membahas penguatan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung layanan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang semakin cepat, akurat, dan terintegrasi.
Dalam paparannya, Teguh Setyabudi memaparkan, data kependudukan yang tunggal dan akurat menjadi fondasi utama digitalisasi layanan publik.
Ia juga menyampaikan capaian terbaru Dukcapil, termasuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah melampaui 19 juta penduduk. “Sinergi ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja. Dengan data kependudukan yang akurat, layanan BPJS TK akan semakin kuat dan tepercaya,” ujarnya.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS TK, Ihsanudin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Dukcapil sebagai mitra strategis.
Ia menjelaskan visi 3C—Care, Credibility, dan Coverage—sebagai arah pengembangan organisasi. “Dukungan data kependudukan dari Dukcapil menjadi elemen penting untuk memastikan validitas identitas peserta. Dengan teknologi biometrik, proses klaim kini jauh lebih cepat dan tepat, memberikan kemudahan nyata bagi pekerja,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, BPJS TK juga mengajukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan yang akan berakhir pada Juli 2026.

Direktur IDKN Handayani Ningrum menegaskan bahwa proses perpanjangan berjalan lancar. “Semua tahapan teknis dan administratif tidak mengalami hambatan. Dengan komunikasi intensif antara kedua pihak, kami optimistis penandatanganan perpanjangan PKS dapat segera dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan integrasi data kependudukan dalam mendukung perlindungan pekerja Indonesia,” ujarnya.
Melalui sinergi yang semakin erat antara Dukcapil dan BPJS TK, kedua institusi optimistis transformasi digital layanan publik dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi jutaan pekerja Indonesia di era digital. Dukcapil***

Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar