Jakarta - Perwakilan dari 4 negara anggota Pacific Alliance (PA), yaitu Chile, Kolombia, Meksiko, dan Peru tertarik mengadopsi model data kependudukan Dukcapil untuk masalah bantuan sosial di negaranya. Hal itu terungkap dalam Rapat Tindak Lanjut Usulan Kerja Sama The V Cooperation Forum of The Pacific Alliance yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Selain dari Kemenlu, pada rapat digelar secara hybrid ini turut hadir perwakilan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang diwakili Kasubdit Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi (MED), Febrian Arham, dan Kasubdit Layanan Teknis Hak Akses Integrasi Data Kependudukan Pusat (LTHAIDKP), Akhyar. Keduanya dari Direktorat Identifikasi dan Pencatatan Kependudukan (IDKN).

Menurut Akhyar, rapat bertujuan membahas kerja sama antara negara-negara anggota PA di bidang pengumpulan dan pengolahan data. "Terutama terkait dengan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Indonesia dan strategi pengumpulan data masyarakat oleh Dukcapil," kata dia. 

Dalam kesempatan itu, Febrian Arham menjelaskan sejumlah poin penting terkait dengan sistem DTKS Indonesia. "Metode verifikasi dan pemadanan data Kementerian Sosial dengan data kependudukan Dukcapil menjadi kunci dalam menyalurkan bantuan sosial. Ini yang menjadi fokus perhatian bagi negara-negara PA untuk diadopsi dalam program serupa," kata Febri.

Febri juga memaparkan strategi pengumpulan data masyarakat oleh Dukcapil, termasuk melalui strategi "jemput bola", yang memungkinkan transaksi sistem informasi Dukcapil mencapai 2 juta transaksi per hari.

"Terkait infrastruktur jaringan, Dukcapil telah memiliki koneksi kabel dan nirkabel/satelit yang kuat untuk menjangkau masyarakat terluar. Ini sejalan dengan pengalaman yang dialami oleh negara-negara PA," tambahnya.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan bahwa Kemensos sangat bergantung pada pemanfaatan data Dukcapil, terutama dalam konteks penyaluran bantuan sosial. "Dengan Electronic Know Your Customer atau e-KYC melalui Web Service, Kemensos per 15 Mei telah mengakses total sebanyak 1.744.463.086 akses Nomor Induk Kependudukan atau NIK," ungkapnya.

Febri menambahkan, jika dihitung keseluruhan lembaga pengguna, sepanjang 2023 data NIK telah diakses sebanyak lebih 13,5 miliar klik.

Sementara perwakilan dari Kemenlu, Anindita, menegaskan bahwa Indonesia akan memfasilitasi bantuan teknis dengan negara-negara PA melalui MoU. "Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional," ujarnya. 

Dalam lain kesempatan, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi kerap menyatakan bahwa dalam era digital pemanfaatan data kependudukan menjadi sangat krusial, khususnya dalam mengoptimalkan berbagai layanan publik dan kegiatan pembangunan nasional.

"Dengan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, kita dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menjalankan program-program pemerintah serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya," kata Dirjen Teguh Setyabudi. Dukcapil***