Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan seperti mendapati angin segar. Sebab, kabupaten di Kalimantan Utara ini berhasil mengantongi surat persetujuan pemanfaatan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil untuk 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setelah kurang lebih tiga bulan menunggu.
Ke-9 OPD tersebut, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Ditjen Dukcapil, Agus Irawan menugaskan Ketua Tim Pokja 3, Zefanya Josua Jocom untuk memberikan sosialisasi dan mendampingi penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan di Ruang Tenguyun, Kantor Bupati Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor, Kaltara, Selasa (18/2/2025).
Acara yang berlangsung dua hari ini secara antusias diikuti hampir semua OPD di Kabupaten Bulungan, Setdakab Bulungan, dan BUMD Kabupaten Bulungan. Tidak hanya OPD yang telah memiliki surat persetujuan pemanfaatan data kependudukan saja, melainkan turut hadir berbagai OPD yang masih dalam proses verifikasi.
Dalam pertemuan ini juga dilakukan pendampingan penyusunan PKS yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS pada hari berikutnya yaitu Rabu (19/2/2025).
Jumlah OPD yang menandatangani PKS memang terbilang cukup banyak. Namun jumlah ini belum keseluruhan dari total OPD yang ada di Kabupaten Bulungan.
Menurut penuturan Kabid Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kabupaten Bulungan, Kursiah, belum semua OPD memahami fungsi dari pemanfaatan data kependudukan. "Atas dasar inilah Disdukcapil Bulungan berinisiatif mengundang rekan-rekan OPD untuk menghadiri sosialisasi pemanfaatan data kependudukan," kata Kursiah.
Acara sosialisasi dibuka Asisten Bidang 1 Pemerintahan dan Kesra, Jamal, mewakili Bupati Kabupaten Bulungan, Syarwani.
Jamal menyampaikan pentingnya peran data kependudukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Dengan data yang akurat dan terintegrasi, sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran," katanya.
Acara ini juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri atas pendampingan yang diberikan. "Saya harapkan, peserta dapat memahami regulasi terbaru dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga integritas data," tambahnya.
Pemkab Bulungan mengajak seluruh jajaran dan stakeholder untuk bersinergi memanfaatkan data kependudukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan teknologi informasi dan tata kelola yang baik, diharapkan tercipta sistem administrasi kependudukan yang modern dan responsif. "Saya berkeinginan agar acara ini menghasilkan kesepakatan konstruktif untuk pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Bulungan, demi peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Acara ini resmi dibuka dengan harapan membawa manfaat besar bagi masyarakat," tutupnya.
Zefanya sebagai Ketua Tim Pokja 3 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi memaparkan sejumlah poin penting. Ia menegaskan, tugas Dukcapil tidak hanya mengurus KTP-el dan KK, melainkan juga pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai basis seluruh pelayanan publik di Indonesia.
"NIK ini merupakan dasar dari semua pelayanan. Data kependudukan Dukcapil bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal," papar Zefanya.
Pemanfaatan data kependudukan untuk proses verifikasi dan validasi NIK penduduk sangat diperlukan oleh seluruh OPD. Seperti yang dituturkan oleh Kurniawati, peserta sosialisasi dari Dinas Sosial.
"Kami di Dinas Sosial terbantu sekali saat melaksanakan program bansos. Seringkali kami mendapatkan data yang setelah kita cek ternyata tidak ada orangnya. Ada yang sudah meninggal, ada yang berpindah alamat, dan sebagainya. Maka melalui proses verifikasi NIK ini bantuan yang kami salurkan cenderung tepat sasaran," ungkapnya.
Kadis Dukcapil Bulungan, Jamaluddin Saleh menyampaikan, acara ini secara khusus diagendakan untuk meningkatkan pemahaman tentang pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna daerah di Kabupaten Bulungan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar