Brebes — Layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Brebes dinilai sudah berjalan cukup baik. Tapi bagi Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Ditjen Dukcapil Kemendagri Agus Irawan, capaian itu bukan alasan untuk berhenti berbenah. Justru semakin baik nilainya, semakin besar tanggung jawab untuk menjangkau warga yang selama ini masih sulit terlayani. Pesan itu ia sampaikan saat mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dengan mengunjungi kantor Disdukcapil setempat, Senin (10/8/2026).
Bagi warga Brebes, kunjungan semacam ini bukan sekadar seremoni. Dengan penduduk lebih dari dua juta jiwa yang tersebar di 17 kecamatan, 292 desa, dan lima kelurahan, jarak dan waktu selama ini menjadi penghalang utama warga mengurus dokumen kependudukan. Dorongan dari pusat agar layanan digital diperluas hingga ke desa, pada akhirnya, adalah upaya memangkas jarak itu, supaya warga tidak perlu bolak-balik ke kantor kecamatan atau kabupaten hanya untuk selembar dokumen.
Didampingi Ketua Tim Kerja Wilayah III Zefanya Josua Jocom dan Kasubbag Tata Usaha Direktorat IDKD Nadia Azira Farenika, Agus mengapresiasi kinerja Dinas Dukcapil Brebes yang dinilai mampu menjaga kualitas layanan di tengah besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah. Apresiasi itu sejalan dengan hasil Survei Teropong Daerah Litbang Kompas Juli 2026, yang mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat Dukcapil Brebes pada Semester I 2026 berada di angka 87,00. "Ini capaian yang patut diapresiasi. Artinya, masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan. Tetapi jangan berhenti di angka kepuasan. Tantangannya sekarang bagaimana kualitas layanan itu terus ditingkatkan dan dirasakan secara merata sampai ke tingkat desa," ujar Agus.
Menurut Agus, dengan skala penduduk sebesar itu, mengandalkan pola pelayanan konvensional saja sudah tidak realistis. "Dengan penduduk lebih dari dua juta jiwa, kita tidak mungkin mengandalkan pola pelayanan konvensional saja. Layanan digital harus terus diperluas agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan cepat, mudah, dan tanpa perantara," katanya. Namun ia mengingatkan, teknologi hanya bernilai kalau benar-benar memudahkan warga, bukan menambah kerumitan baru.
Sejauh ini Dukcapil Brebes sudah melangkah ke arah itu. Layanan administrasi kependudukan sudah diperluas sampai tingkat desa lewat Linktree Kios Adminduk Desa yang tersedia di 297 desa dan lima kelurahan, sehingga warga bisa mengakses layanan dari tempat tinggalnya sendiri. Ada pula BLAKASUTA, sistem informasi administrasi kependudukan terpadu berbasis daring, yang mampu melayani sekitar 1.000 dokumen setiap harinya, sebuah jumlah yang berarti ribuan warga tidak lagi harus antre panjang di loket. "Inovasi seperti BLAKASUTA harus terus dikembangkan. Yang penting bukan hanya aplikasinya ada, tetapi benar-benar digunakan masyarakat dan mampu mempercepat penyelesaian dokumen," ujar Agus.
Agus turut mendorong Brebes memperluas cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengingat daerah ini masuk dalam 152 kabupaten/kota yang akan menjadi bagian perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial, setelah program sebelumnya diterapkan di 43 kabupaten/kota. Baginya, kesiapan IKD bukan sekadar soal angka aktivasi, melainkan soal apakah warga benar-benar paham dan bisa memanfaatkannya saat butuh layanan pemerintah. "Brebes harus menyiapkan diri. Aktivasi IKD jangan hanya mengejar angka, tetapi memastikan masyarakat memahami manfaatnya dan bisa menggunakannya ketika membutuhkan layanan pemerintah," katanya. Ia juga meminta pemanfaatan data kependudukan terus diperluas, sepanjang tetap menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi warga.
Soal keamanan data, Kepala Dinas Dukcapil Brebes Akhmad Ma'mun mengatakan, pihaknya tengah memperkuat Sistem Manajemen Keamanan Informasi, termasuk berencana menerapkan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 pada 2027 mendatang. "Data kependudukan yang kami kelola sangat besar. Karena itu, keamanan data menjadi prioritas. Kami berupaya pada tahun 2027 mendatang menerapkan ISO/IEC 27001:2022 untuk memperkuat sistem agar aset data kependudukan terlindungi dari risiko kebocoran maupun serangan siber," ujar Akhmad.
Selain BLAKASUTA, Dukcapil Brebes mengembangkan sejumlah inovasi yang langsung menyentuh kebutuhan warga sehari-hari. LITERASIKITA mengintegrasikan pendaftaran anggota Perpustakaan Daerah dengan penerbitan Kartu Identitas Anak, sehingga anak-anak Brebes bisa sekaligus punya identitas resmi dan akses ke bacaan. BANGKIT mengintegrasikan penerbitan Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan KIA bagi bayi yang lahir di rumah sakit, artinya orang tua tidak perlu lagi mengurus tiga dokumen secara terpisah di hari-hari sibuk mengurus bayi baru lahir. Sementara PANDU DISANA dirancang untuk mendatangi warga yang kesulitan mengakses layanan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang sedang sakit. "Kami ingin layanan Dukcapil hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Kalau warga tidak bisa datang karena usia, kondisi kesehatan, atau keterbatasan lainnya, justru layanan yang harus datang kepada mereka," kata Akhmad.
Mendengar itu, Agus menilai pendekatan tersebut sejalan dengan arah transformasi Dukcapil ke depan, di mana digitalisasi tidak boleh menghapus sentuhan langsung kepada warga yang paling rentan. "Ada masyarakat yang sudah siap dengan layanan digital, kita fasilitasi secara digital. Tetapi ada juga warga yang membutuhkan pendampingan langsung. Negara tetap harus hadir di sana," ujarnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Ditjen Dukcapil dan pemerintah daerah. Bagi Brebes, tantangan ke depan bukan lagi sekadar menyediakan layanan administrasi kependudukan, melainkan memastikan layanan itu benar-benar cepat, mudah, aman, dan menjangkau setiap warga, sampai ke pelosok desa yang selama ini paling jauh dari akses. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar