Praya — Duka warga Desa Adat Sade di Dusun Rambitan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pascabencana kebakaran hebat pada Sabtu (22/8/2026) malam menyita perhatian banyak pihak. Menanggapi musibah yang menghanguskan sekitar 120 rumah adat dan berdampak pada 320 jiwa tersebut, Ditjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Lombok Tengah bergerak cepat menyisir lokasi untuk memulihkan dokumen kependudukan warga yang ludes terbakar.

Langkah taktis ini dikemas dalam gerakan kepedulian sosial bertajuk “Bhakti Dukcapil untuk Sade”. Fokus utamanya adalah memulihkan identitas resmi warga agar akses terhadap bantuan sosial hingga layanan publik tidak terputus.

Plt. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah, Alpian Muntaha, mengatakan pemulihan administrasi kependudukan (adminduk) ini dilakukan sepenuhnya tanpa memungut biaya dari masyarakat. "Kami menyadari bahwa dokumen kependudukan seperti KK dan KTP-el adalah kunci utama bagi warga terdampak untuk menyambung akses bantuan dan layanan dasar lainnya. Musibah ini membawa beban berat, sehingga kami pastikan seluruh proses penggantian dokumen yang rusak atau terbakar ini gratis, tanpa biaya sepeser pun," ujar Alpian, Kamis (27/8/2026).

Tim teknis Dukcapil menerjunkan pelayanan jemput bola secara maraton selama empat hari, terhitung sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Dari operasi lapangan tersebut, ratusan dokumen penting berhasil dicetak ulang di tempat dan langsung diserahkan kepada pemiliknya. "Hingga hari terakhir pelaksanaan jemput bola hari ini, kami telah menerbitkan dan memulihkan 69 Kartu Keluarga (KK), 103 KTP elektronik (KTP-el), serta 54 Akta Kelahiran milik warga Sade yang terdampak," lanjutnya.

Hotline tetap siaga
Meski layanan jemput bola di lokasi musibah resmi berakhir hari ini, Dukcapil Lombok Tengah memastikan pemulihan data tidak berhenti begitu saja. Pihaknya tetap mengantisipasi jika masih ada warga yang dokumennya tercecer atau belum terdata selama posko berlangsung melalui jalur  hotline  yang dipegang langsung oleh perangkat desa dan kepala dusun setempat. Jadi, jika masih ada warga yang membutuhkan penerbitan ulang dokumennya, bisa langsung melapor melalui perangkat desa untuk segera ditindaklanjuti.

Apresiasi dari pusat terhadap aksi tanggap darurat yang dilancarkan jajaran daerah ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari pemerintah pusat. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menilai langkah proaktif yang dilakukan Dukcapil merupakan wujud nyata negara hadir di tengah krisis yang dialami masyarakat. "Kami mengapresiasi setinggi-tingginya langkah cepat dan responsif dari tim Dukcapil. Dokumen kependudukan adalah hak sipil paling mendasar. Di tengah situasi darurat pascabencana, keberadaan KK dan KTP yang valid menjadi 'benteng' awal agar warga dapat segera menerima penyaluran bantuan sosial, jaminan kesehatan, serta pemulihan ekonomi tanpa hambatan administratif," tegas Teguh yang baru saja kembali ke Jakarta usai memimpin Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa NTT di tujuh kabupaten terdampak di Pulau Fores, Nusa Tenggara Timur.  

Teguh menyertakan perintah positif agar pola pelayanan jemput bola serta integrasi layanan darurat seperti ini dapat menjadi standar penanganan bencana kependudukan di daerah lain. 

Sekadar diketahui, masyarakat adat Sade adalah komunitas asli Suku Sasak yang tinggal di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Komunitas ini sangat terkenal karena berhasil mempertahankan cara hidup tradisional, hukum adat, dan arsitektur kuno Suku Sasak secara konsisten selama lebih dari 15 generasi atau sekitar 600 tahun. Melalui kepastian hukum atas identitas diri ini, Pemkab Lombok Tengah bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri berharap beban psikologis dan administratif masyarakat adat Sade dapat perlahan teringankan di masa pemulihan pascabencana. Dukcapil***