Borong, NTT — Langkah pemulihan pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus diperluas hingga ke wilayah pesisir pedalaman. Tim Tanggap Bencana Kementerian Dalam Negeri menembus Kabupaten Manggarai Timur, Senin (24/8/2026), untuk memulihkan dokumen kependudukan warga sekaligus menyelesaikan persoalan krusial data penerima bantuan penanganan bencana.
Dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III Ditjen Dukcapil Zefanya Josua Jocom, rombongan mendarat di Bandara Ruteng, Kabupaten Manggarai, lalu menempuh perjalanan darat selama tiga jam menuju ibu kota Manggarai Timur di Borong. Setibanya di lokasi, tim menggelar rapat pemetaan bersama jajaran Dinas Dukcapil setempat sebelum menuju Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
Kehadiran tim pusat disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur Winsensius Tala, didampingi Wakil Ketua DPRD Agustinus Tangkur, Kadis Dukcapil Robertus Bonafantura, Kepala Badan Keuangan Abdullah, Kepala Dinas PMD Gasparnanggar, serta perwakilan BPBD, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam pertemuan di posko utama, tim menyerahkan dukungan teknis dari Jakarta berupa satu set alat rekam KTP elektronik, satu set alat cetak KTP elektronik, 3 outer atau 6.000 keping blangko KTP elektronik, ribbon, film, cleaning kit, kertas HVS, printer inkjet, perangkat internet Starlink, serta alat M2M.
Sekda Manggarai Timur, Winsensius Tala, menyampaikan apresiasi atas respons cepat jajaran Kemendagri yang membawa langsung dukungan peralatan ke daerah. "Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Manggarai Timur, kami mengucapkan terima kasih mendalam atas perhatian Direktur Jenderal Dukcapil yang telah menerjunkan timnya ke Borong. Dukungan peralatan dan logistik dokumen ini sangat dibutuhkan oleh warga kami yang tertimpa musibah. Pemerintah daerah siap mendukung penuh seluruh rencana kerja pelayanan jemput bola ini," ujar Winsensius.
Selain penyiapan dokumen warga, agenda perbincangan berfokus pada hambatan dalam verifikasi data korban bencana. Hingga 24 Agustus 2026, gabungan tim Kementerian PUPR, BNPB, BPBD, dan Dinas PMD telah menginventarisasi 18.802 korban terdampak gempa dengan kategori rusak ringan, sedang, hingga berat untuk alokasi bantuan rumah hunian dan sembako. Namun, pendataan awal tersebut belum dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
Kondisi warga pengungsi yang terus berpindah lokasi membuat pendataan ulang di lapangan menjadi tantang tersendiri bagi tim teknis Ditjen Dukcapil dan Disdukcapil Manggarai Timur. Pemkab Manggarai Timur beserta kementerian teknis mengusulkan permohonan bantuan pencocokan data NIK dan KK kepada tim Dukcapil. Menanggapi hal itu, Ketua Tim Zefanya langsung berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) di Jakarta untuk mengirimkan data by name by address (BNBA) Kabupaten Manggarai Timur melalui sistem FTP agar proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan dapat segera dirampungkan.
"Permasalahan validasi data penerima bantuan ini sangat vital. Jangan sampai warga yang berhak justru terkendala menerima bantuan hanya karena data NIK dan KK belum diverifikasi. Kami langsung berkoordinasi dengan Direktorat PIAK di pusat, sehingga bisa disandingkan secara presisi dengan data korban dari PUPR dan BPBD tanpa harus membebani warga yang berada di pengungsian," kata pria yang akrab disapa Anya itu.
Menindaklanjuti arahan Sekda Manggarai Timur, tim gabungan Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil setempat langsung bersiap menuju daerah Dampek di pesisir utara Manggarai Timur. Wilayah tersebut mencatatkan tingkat kerusakan parah akibat guncangan gempa. Tim dijadwalkan menembus rute darat selama 6 hingga 7 jam ke lokasi sasaran demi memastikan warga di wilayah terisolasi tetap terlayani dokumen kependudukannya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar