Labuan Bajo — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat setelah gempa bumi mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Tak kurang enam tim Aksi Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana Gempa NTT diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak dan langsung dipimpin oleh pejabat tinggi madya dan pratama di lingkup Ditjen Dukcapil. Ini bukti keseriusan jajaran Dukcapil menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri untuk segera turun tangan melakukan jemput bola guna memulihkan dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat gempa bumi. Selama masa pelayanan, tim bekerja bersama Dinas Dukcapil kabupaten setempat untuk menerbitkan kembali dokumen kependudukan milik warga terdampak.
Pelayanan berlangsung sejak Senin (24/8/2026), dan enam tim bergerak hingga Sabtu (29/8/2026), dengan mendatangi posko pengungsian dan wilayah yang membutuhkan layanan. Dokumen yang diterbitkan kembali meliputi KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, KIA, hingga dokumen perpindahan penduduk. Bagi warga yang kehilangan dokumen ketika menyelamatkan diri dari gempa, pelayanan itu bukan perkara administratif semata. Dokumen kependudukan menjadi pintu untuk kembali mengakses berbagai layanan dasar dan bantuan pemerintah.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan, pelayanan dalam situasi bencana harus dilakukan dengan cara yang berbeda. "Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu hak masyarakat atas dokumen kependudukan," kata Teguh.
Karena itu, petugas tidak menunggu warga datang ke kantor. Mereka membawa perangkat pelayanan langsung ke lapangan. "Jangan menunggu masyarakat datang ke kantor. Kalau mereka tidak bisa datang karena mengungsi atau karena kondisi di lapangan, kita yang harus mendatangi mereka," ujar Teguh.
Bergerak ke tujuh kabupaten
Enam tim disebar ke tujuh kabupaten, yakni Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, , Sikka, dan Manggarai Barat. Pola penugasan dibuat fleksibel, satu tim bahkan menjangkau dua kabupaten sekaligus, yaitu Ngada dan Nagekeo.
Di lapangan, petugas bekerja bersama jajaran Dukcapil kabupaten. Mereka membuka layanan di posko pengungsian, desa, dan titik-titik yang mudah dijangkau warga, dengan membawa langsung perangkat pelayanan seperti alat rekam dan cetak KTP-el, blangko, ribbon, film, kertas, serta perangkat pendukung lainnya.
Ditjen Dukcapil juga menyiapkan perangkat internet Starlink untuk membantu pelayanan di wilayah yang mengalami gangguan jaringan komunikasi, sehingga pelayanan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi kantor Dukcapil.
Manggarai Timur jadi yang terbesar
Dari tujuh kabupaten yang dilayani, Manggarai Timur mencatat hasil terbesar dengan 4.507 dokumen diterbitkan dan dipulihkan selama empat hari pelayanan di lima titik posko pengungsian, yaitu Kecamatan Sambi Rampas, Lamba Leda Utara, Lamba Leda Selatan, dan Borong. Kartu Keluarga menjadi layanan terbanyak dengan 1.481 dokumen, disusul 981 KTP-el dan 561 akta kelahiran. Tim juga menangani 615 layanan biodata penduduk, sementara perekaman KTP-el mencapai 506 jiwa.
Sejumlah layanan lainnya turut diselesaikan, di antaranya surat keterangan pindah, akta perkawinan, pemisahan KK, surat keterangan datang, aktivasi IKD, akta kematian, dan numpang KK. Pelayanan tetap berlangsung meskipun gempa susulan masih terjadi di wilayah tersebut. Sedikitnya enam gempa susulan tercatat pada 24, 25, dan 27 Agustus dengan magnitudo berkisar 3,8 hingga 5,2.
Capaian di enam kabupaten lain
Pelayanan juga berlangsung di enam kabupaten lainnya. Di Nagekeo-Ngada tim menyelesaikan 719 dokumen. Di Manggarai mencapai 758 dokumen. Pelayanan di Ende: tim menyelesaikan 1.451 dokumen. Di Sikka, sebanyak 2.257 dokumen berhasil diterbitkan atau dipulihkan.
Adapun Di Manggarai Barat, tim memulihkan 1.533 dokumen meski kantor Dukcapil setempat ikut terdampak gempa. Petugas memperkuat pola jemput bola dengan mendatangi posko pengungsian dan desa-desa terdampak.
Memulihkan hak identitas
Teguh menegaskan, dokumen kependudukan memiliki arti penting bagi warga yang baru saja mengalami bencana. KTP-el dan KK dibutuhkan untuk mengakses bantuan, sementara dokumen pencatatan sipil diperlukan untuk berbagai keperluan keluarga. Karena itu, dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana diterbitkan kembali tanpa membebani warga. "Dalam kondisi seperti ini, masyarakat jangan sampai berpikir soal biaya. Dokumen yang hilang atau rusak karena bencana harus kita bantu terbitkan kembali," kata Teguh.
Bagi Dukcapil, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pemulihan pascabencana. Rumah bisa diperbaiki, sarana pelayanan bisa dipulihkan, jaringan komunikasi dapat dibangun kembali. Namun, identitas setiap warga tetap harus segera dipastikan. "Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara harus membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut," ujar Teguh.
Sepanjang operasi di Flores, petugas bekerja dengan cara sederhana: membawa perangkat, mendatangi warga, memeriksa data, lalu menerbitkan kembali dokumen yang dibutuhkan. Tidak selalu di kantor, sering kali di tengah posko pengungsian, tempat warga berusaha menata kembali kehidupan setelah gempa.
Secara keseluruhan, 11.225 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan dipulihkan bagi warga terdampak di tujuh kabupaten. Angka itu menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh ikut berhenti. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar