Ruteng — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, didampingi psikolog sekaligus pemerhati anak Seto Mulyadi atau Kak Seto, mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, NTT, Selasa (25/8/2026). Kunjungan ini sekaligus untuk melihat langsung layanan jemput bola administrasi kependudukan yang digelar Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bagi ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa berkekuatan M 7,7.

Dalam kunjungannya, Menteri Arifatul menyaksikan langsung proses pencetakan dan perekaman dokumen kependudukan yang dilakukan tim Ditjen Dukcapil di tenda pelayanan darurat. Ia menyampaikan apresiasi atas kecepatan respons Kemendagri dalam memulihkan hak-hak sipil warga terdampak bencana. "Di Desa Ranaka ini ada layanan yang luar biasa dari Kementerian Dalam Negeri yaitu menerbitkan dokumen warga salah satunya KTP-el, akta kelahiran, dan KK. Ini gerak cepat pemerintah dari Kemendagri untuk seluruh masyarakat yang terdampak bencana," kata Arifatul.

Sementara Kak Seto melihat langsung bagaimana pelayanan adminduk dan isu perlindungan anak bisa berjalan beriringan di lapangan. "Anak-anak tetap berhak atas identitas hukum (akta kelahiran) dan perlindungan meski dalam situasi bencana, karena dokumen ini krusial untuk akses pendidikan dan layanan sosial ke depan," kata Kak Seto seraya mengapresiasi terhadap sinergi lintas kementerian dalam penanganan pasca bencana khususnya terhadap ibu dan anak.

Menteri Arifatul bersama Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum, turut menyerahkan secara simbolis dokumen Kartu Keluarga kepada keluarga pengungsi di lokasi tersebut. Kehadiran Menteri PPPA dan Kak Seto menjadi bagian dari perhatian lintas kementerian terhadap pemulihan hak-hak dasar warga, khususnya perempuan dan anak, yang menjadi kelompok rentan di tengah situasi darurat pascabencana.

Kunjungan ini berlangsung pada hari kedua pelayanan adminduk di Desa Ranaka, setelah sehari sebelumnya tim GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) bersama Disdukcapil Manggarai berhasil menyelesaikan 255 layanan dalam satu hari, mulai dari pencetakan 80 kartu keluarga, perekaman 26 data KTP elektronik, pencetakan 122 keping KTP-el, hingga penerbitan sejumlah akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian bagi 803 pengungsi dari total 2.067 jiwa penduduk Desa Ranaka.

Direktur IDKN Handayani Ningrum menjelaskan, temuan di lapangan turut menjadi catatan bahwa perluasan akses layanan adminduk di Manggarai perlu dilakukan tidak hanya pada masa darurat bencana, tetapi juga dalam kondisi normal, mengingat selama ini warga di wilayah pinggiran harus menempuh jarak jauh ke pusat kota untuk mengurus dokumen kependudukan. "Banyak warga yang datang ke posko justru untuk urusan yang sebenarnya rutin, bukan karena gempa saja. Ini jadi catatan bahwa layanan yang lebih dekat dengan warga memang dibutuhkan," ujar Ningrum.

Dari Nagekeo, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyambut baik perhatian Kementerian PPPA terhadap kondisi pengungsi di Manggarai. Ia pun menegaskan bahwa seluruh jajaran Dukcapil di lapangan diminta terus bersinergi dengan kementerian/lembaga lain demi memastikan hak-hak dasar warga, termasuk anak-anak, tetap terpenuhi di tengah situasi darurat. Dukcapil***