Jakarta — Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil sekaligus merilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Senin–Selasa (3–4/8/2026) di Birawa Assembly Hall, Menara Bidakara 2, Jakarta, mengangkat tema "NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah."
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan, Rakornas menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi agenda transformasi digital pemerintahan yang terus berkembang. Menurutnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kini tidak lagi diposisikan hanya sebagai identitas penduduk, tetapi telah menjadi fondasi utama Digital Public Infrastructure (DPI). "Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi agenda transformasi digital pemerintahan yang semakin luas," ujar Teguh dalam laporannya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (3/8/2026).
Menurut Teguh, terdapat lima substansi utama yang menjadi fokus pembahasan Rakornas tahun ini. Pertama, implementasi Digital Public Infrastructure dan GovTech, termasuk penguatan peran strategis Dinas Dukcapil daerah. Kedua, identifikasi berbagai isu dan aspirasi daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Ketiga, sinkronisasi target Indikator Kualitas Layanan (IKL) Dukcapil dengan perjanjian kinerja pemerintah daerah. Keempat, penguatan tata kelola melalui pembenahan infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, keamanan sistem informasi, kelembagaan, serta pengembangan sumber daya manusia. Kelima, perluasan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik lintas sektor di daerah.
Rakornas juga menjadi ajang berbagi praktik baik dari pemerintah daerah mengenai pemanfaatan data kependudukan. Narasumber dari unsur daerah yang hadir antara lain Wali Kota Surabaya, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sementara dari pemerintah pusat hadir Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
Selain pembukaan Rakornas dan peluncuran Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026, rangkaian kegiatan juga diisi dengan pemberian penghargaan IKD Dukcapil Prima Award dan Perlinsos Dukcapil Award, penyampaian profil data kependudukan Semester I Tahun 2026, keynote speech Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, diskusi panel, hingga penyusunan rumusan hasil Rakornas.
Sebanyak 700 peserta mengikuti kegiatan secara luring, terdiri atas unsur kementerian dan lembaga, jajaran Kementerian Dalam Negeri, serta 552 Kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Sementara itu, seluruh aparatur Dinas Dukcapil di daerah turut mengikuti Rakornas secara daring melalui kanal resmi Ditjen Dukcapil.
Menutup laporannya, Teguh berharap Rakornas menghasilkan langkah-langkah konkret yang semakin memperkuat posisi NIK dan IKD sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan, sekaligus memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik yang semakin terintegrasi, cepat, dan tepat sasaran. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar