Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyatakan, penulisan jenis pekerjaan pada dokumen kependudukan kini wajib mengikuti klasifikasi resmi. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 (Perubahan atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019) tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, kini terdapat 108 pilihan jenis pekerjaan yang dapat tercantum dalam dokumen kependudukan seperti KTP-el dan Kartu Keluarga (KK). Hal ini penting untuk memastikan validasi data berjalan lancar, termasuk integrasi dengan sistem perpajakan seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kasus kegagalan pendaftaran NPWP akibat validasi jenis pekerjaan, menunjukkan pentingnya keseragaman data kependudukan. Sistem Coretax DJP melakukan integrasi langsung dengan database Dukcapil, sehingga setiap kolom pekerjaan harus sesuai dengan klasifikasi resmi yang tercatat. Jika terjadi perbedaan, validasi akan gagal dan wajib pajak diminta memperbarui data di Dukcapil.

Berikut contoh Klasifikasi Resmi Jenis Pekerjaan (Permendagri No. 6/2026):

Kategori pertama, adalah Umum dan Belum Bekerja, yang meliputi status seperti belum atau tidak bekerja, mengurus rumah tangga, pelajar atau mahasiswa, serta pensiunan. Kategori ini digunakan untuk mencatat status nonproduktif atau sementara belum memiliki pekerjaan tetap.

Kategori kedua, adalah Aparatur Negara dan Pejabat Publik, yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta pejabat publik seperti anggota DPR, DPD, BPK, hingga Presiden dan Wakil Presiden. Penulisan kategori ini harus sesuai dengan status kepegawaian resmi yang tercatat.

Kategori ketiga, adalah Karyawan Swasta dan Badan Usaha, yang meliputi karyawan swasta, karyawan BUMN, BUMD, serta karyawan honorer. Data ini sangat penting untuk validasi dalam sistem perpajakan maupun layanan BPJS.

Kategori keempat, adalah sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, yang mencatat profesi seperti petani, pekebun, peternak, nelayan, hingga buruh tani atau perkebunan. Kategori ini menunjukkan sektor informal yang tetap produktif dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Kategori kelima, adalah Jasa, Keahlian, dan Perdagangan, yang mencakup wiraswasta, buruh harian lepas, pembantu rumah tangga, mekanik, teknisi, tukang jahit, tukang kayu, tukang batu, tukang cukur, hingga profesi sektor transportasi seperti pilot, masinis, dan nahkoda. Kategori ini banyak digunakan oleh pekerja mandiri yang bergerak di sektor jasa.

Kategori terakhir adalah Profesi Khusus, Medis, dan Keagamaan, yang meliputi dokter, perawat, bidan, apoteker, pengacara, notaris, arsitek, akuntan, dosen, guru, seniman, wartawan, penulis, serta tokoh agama seperti imam masjid, pendeta, dan bhikkhu. Kategori ini juga mengakomodasi profesi baru yang muncul seiring perkembangan masyarakat.

Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Muhammad Farid menyatakan, dengan adanya klasifikasi resmi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi menggunakan istilah bebas atau tidak baku dalam mengisi kolom pekerjaan. "Keseragaman nomenklatur akan memastikan data kependudukan nasional lebih akurat, memudahkan integrasi dengan berbagai sistem layanan publik, termasuk perpajakan, BPJS, perbankan, dan program bantuan sosial," ujar Farid.

Direktur Farid menjelaskan, masyarakat yang mengalami perubahan pekerjaan wajib segera melaporkan ke Dinas Dukcapil setempat dengan membawa dokumen pendukung, seperti surat keterangan kerja atau SK pegawai. Proses pembaruan data ini sangat krusial sebagai bagian dari upaya membangun basis data kependudukan yang valid dan andal. Dukcapil***