DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI

Ruteng — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mengintensifkan aksi tanggap bencana pascagempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum, memimpin langsung rombongan tim pusat dalam kunjungan kerja selama empat hari di Kabupaten Manggarai, mulai Senin (24/8/2026) hingga Kamis (27/8/2026).

Tim gabungan yang diperkuat oleh Rizal, Sigit (PIAK), Nazer (Dafdukcapil), serta Silvi, Kenanga, dan Ivan (IDKN) menempuh perjalanan udara dari Jakarta dengan transit di Bandara Internasional El Tari Kupang sebelum mendarat di Bandara Frans Sales Lega, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin (24/8/2026).

Selanjutnya, rombongan langsung melapor ke Posko Bencana Kabupaten Manggarai di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong. Kedatangan tim disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput. Usai koordinasi cepat, tim pusat bersama Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai, Yakobus Banggut, langsung bergerak mendirikan pusat layanan administrasi kependudukan darurat.

Direktur IDKN, Handayani Ningrum, menyatakan, kehadiran timnya membawa peralatan lengkap untuk mendukung operasional layanan di lapangan, termasuk menyerahkan bantuan hibah dan pinjam pakai perangkat teknis. Bantuan tersebut meliputi satu set alat rekam KTP-el, printer cetak KTP-el, printer cartridge, ribbon, film, dua outer atau 4.000 keping blangko KTP-el, dua rim kertas HVS, spanduk pelayanan, serta perangkat M2M dan internet Starlink. "Kedatangan kami ke Manggarai untuk memastikan warga korban gempa tidak terbebani lagi oleh urusan dokumen yang hilang. Di saat berduka, jangan sampai warga kesulitan mengurus bantuan hanya karena KTP-el atau Kartu Keluarga mereka tertimbun reruntuhan atau hilang. Karena itu, kami ganti langsung di tempat pengungsian , pastinya semua urusan terkait dokumen kependudukan di mana pun dan dalam kondisi apa pun diberikan secara gratis," ujar Handayani Ningrum.

Pada kesempatan itu, Ningrum juga menyerahkan sarana pendukung seperti perangkat internet Starlink dan alat rekam agar Dinas Dukcapil Manggarai tetap memiliki keleluasaan operasional di titik-titik pengungsian.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput, menyambut hangat dukungan dari pusat. Menurutnya, pemulihan identitas kependudukan menjadi krusial di tengah kondisi darurat bencana. "Kami mengapresiasi perhatian besar dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Hadirnya Ibu Direktur beserta tim di Ruteng membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi kami. Dokumen kependudukan ini merupakan sarana vital warga untuk mengakses bantuan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan di pengungsian," kata Lambertus.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai, Yakobus Banggut, menyatakan kesiapannya untuk mendampingi seluruh rangkaian jemput bola di wilayah Manggarai. "Pelayanan kami posisikan bergerak mendekati kantong-kantong pengungsian. Dengan tambahan alokasi blangko dan perangkat rekam portabel dari pusat, kami optimis seluruh permohonan penerbitan dokumen warga terdampak gempa bisa terselesaikan dengan cepat," tutur Yakobus.

Pada hari pertama pelaksanaan, pelayanan difokuskan di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i. Desa ini dihuni oleh 2.067 jiwa, dengan 803 orang di antaranya saat ini berada di lokasi pengungsian akibat dampak guncangan gempa.

Sejak pukul 11.00 hingga 17.30 WITA, layanan jemput bola di Desa Ranaka berhasil menerbitkan sebanyak 255 dokumen kependudukan. Rincian layanan meliputi: pencetakan KTP-el 122 dokumen; pencetakan Kartu Keluarga 80 dokumen; perekaman KTP-el Pemula 26 orang; cetak Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) 9 dokumen; cetak akta kelahiran 8 dokumen; cetak akta kematian 4 dokumen; cetak akta perkawinan 3 dokumen; penggantian foto KTP-el 2 dokumen; dan cetak akta perceraian 1 dokumen.

Tim Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Manggarai dijadwalkan melanjutkan pelayanan jemput bola di lokasi yang sama, yakni posko pengungsian Desa Ranaka pada hari kedua, Selasa (25/8/2026). Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Ranaka, lokasi pengungsian tersebut rencananya akan ditinjau langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi. Dukcapil***