Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Bandung, Selasa (21/3/2023). Musrenbang Jabar bertema: Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dilaksanakan secara hybrid menghadirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian yang diwakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Gubernur Ridwan Kamil, Sekdaprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja, unsur Forkopimda Jabar, para bupati dan walikota seprovinsi Jabar, serta seluruh pimpinan OPD, dan pejabat eselon setempat.
Dalam musrenbang, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual menyampaikan, Pemprov Jabar mesti mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Sebab, UMKM merupakan salah satu mesin perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap 60,51% PDB dan mampu menyerap hampir 96,92% dari total tenaga kerja nasional.
Menko Airlangga menyebutkan per Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding digital. Untuk itu tahun 2023 pemerintah menargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital. "Dan di tahun 2024 targetnya sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital," kata Menko Airlangga.
Mewakili Mendagri Tito Karnavian, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemda Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan Musrenbang melalui RKPD Pemprov Jabar Tahun 2024.
"Ini forum yang sangat strategis, mari kita buat Musrenbang ini bukan sekadar business as usual," kata Teguh sembari mengajak peserta menajamkan dan memberi masukan yang sesuai sehingga Musrenbang ini menghasilkan RKPD yang betul-betul bagus buat Jabar.
Dalam paparan singkatnya Dirjen Teguh memberikan pujian tentang laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar yang merupakan tertinggi di Pulau Jawa tahun 2022, yaitu sebesar 5,45%.
Selain itu, Teguh menyebutkan Jabar sebagai provinsi yang mampu menurunkan angka kemiskinan sampai 1 digit (7,98%). Walaupun nilai pembaginya sangat besar yakni 48 juta jiwa. "Ini satu-satunya provinsi yang mampu menurunkan angka kemiskinan sampai 1 digit."
Selain indeks pembangunan manusia (IPM) Jabar sebesar 73,12% yang lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 72,91%, Dirjen Teguh memberikan 9 catatan positif lain lain yang perlu diapresiasi dari Provinsi Jabar. Antara lain, Jabar berhasil mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti Segitiga Rebana (Cirebon, Patimban, dan Kertajati).
Realisasi investasi di Jawa Barat tahun 2021 merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai angka Rp136 T, dan tahun 2022 tetap menjadi yang tertinggi nasional dengan nilai investasi sebesar Rp174,58 T. "Jabar menjadi provinsi terbaik dalam rangka penghargaan pembangunan daerah tahun 2022, menyandang predikat sebagai provinsi terinovatif sejak tahun 2018-2022 dalam ajang Innovative Government Award (IGA), predikat WTP selama 11 tahun (2010-2021) atas laporan keuangan pemda."
Sisi positif lain juga disinggung Dirjen Teguh, mewakili Mendagri Tito Karnavian. Antara lain, Jabar menyandang predikat A untuk SAKIP sejak tahun 2017-2021; jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jabar menjadi penyedia layanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum terbaik di tingkat provinsi; Jabar pula mendapatkan Anugerah Meritokrasi tertinggi atas penerapan sistem merit bagi ASN dengan kategori “Sangat Baik”.
Namun, Teguh buru-buru mengingatkan agar Pemprov Jabar tidak terlena, lantaran masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi. Misalnya, terkait tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi dibandingkan nasional.
"Musrenbang juga diharapkan memperhatikan arahan Pak Presiden Jokowi terkait pembangunan di Jabar sebagai bagian integral pembangunan nasional, misalnya pengendalian inflasi, pemantauan harga pasar. Bahkan seperti air minum pun juga harus dipantau tarifnya."
Selanjutnya, arahan Presiden tentang penurunan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 menjadi nol persen. Sedangkan terkait pencegahan stunting, Jawa Barat juga berhasil menurunkan angka stunting menjadi 20,2% dari target nasional 21,6%.
Lebih lanjut atas nama Mendagri, Dirjen Teguh meminta izin investasi jangan sampai memakan waktu lama. "Sebab, Presiden Jokowi pun meminta kita cepat membereskan."
Terkait realisasi belanja dalam APBD, Teguh menekankan agar Pemda Jabar memprioritaskan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa. Kepada para bupati dan walikota se-Jabar yang hadir, Teguh mengingatkan pula agar ada inovasi di daerah kabupaten/kota yang memiliki diferensiasi, seperti thematic city.
Terakhir, Teguh atas nama Mendagri berpesan agar segenap pimpinan daerah di Jabar agar menjaga stabilitas politik dan keamanan terutama mendekati tahun politik atau Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. "Terkait kebebasan beragama jangan sampai menyalahi konstitusi yang sudah kita sepakati bersama. Ini harus kita lihat secara utuh dalam rencana pembangunan nasional," demikian Teguh Setyabudi, Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Di tempat yang sama Gubernur Ridwan Kamil, menyampaikan selama dirinya menjabat banyak capaian yang terus dipertahankan, dan ada kekurangan yang terus diperbaiki. "Ada persepsi kita melewati 5 tahun dengan normal, padahal kita melewatinya dengan situasi yang tidak normal. Anggaran yang tadinya siap buat membangun gedung tergeser untuk penanganan Covid-19 dalam bentuk bansos, sembako dan lainnya," kata Gubernur Ridwan Kamil.
Walaupun ada ancaman disrupsi Covid-19, Kang Emil, panggian akrabnya, mengaku tetap bekerja sebaik mungkin. "Sabtu-Minggu rasa Senin, agenda saya sehari 5-8 dikali setahun 1.500 kegiatan untuk mencari solusi permasalahan Jabar," katanya.
Emil menyebutkan, ada 482 penghargaan diterima Pemprov Jabar dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri. "Tapi selalu saya sampaikan bekerja jangan mencari penghargaan, kita kerja keras karena amanah dan kewajiban. Kita bekerja mencari solusi itu adalah kemuliaan. Bahwa ada yang mengapresiasi anggap saja itu bonus kehidupan." Dukcapil***
Komentar
Komentar di nonaktifkan.