Watampone - Kementerian Dalam Negeri kembali memperkuat layanan administrasi kependudukan lewat kegiatan Rebranding Dukcapil bertema Penyelenggaraan Jemput Bola untuk Verifikasi Kependudukan dalam rangka Perlindungan Sosial, kali ini di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kegiatan digelar di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Selasa (11/8/2026), dan sekaligus menjadi ajang sosialisasi verifikasi digitalisasi perlindungan sosial lewat Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bagi warga Bone, kegiatan ini menyentuh persoalan yang cukup mendasar. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Makassar, wilayah Bone yang luas dan tersebar di banyak kecamatan membuat sebagian warga selama ini kesulitan mengurus dokumen kependudukan, apalagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota. Layanan jemput bola pada dasarnya adalah upaya mendekatkan negara ke warga yang selama ini justru harus menempuh jarak jauh hanya untuk sebuah dokumen identitas.
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai kegiatan ini tepat digelar di Bone justru karena skala penduduknya yang besar. "Ini sangat tepat dilaksanakan di Bone. Apalagi Bone merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Makassar," ujarnya. Menurutnya, penerapan IKD adalah bagian penting dari transformasi pemerintahan menuju layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. "IKD sangat penting karena menjadi bagian dari transformasi pemerintahan. Ini harus terus didorong agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat dan efisien," katanya.
Taufan mengingatkan, administrasi kependudukan bukan sekadar urusan kepemilikan dokumen. Data itu juga menjadi dasar warga memperoleh berbagai layanan pemerintah, termasuk bantuan sosial. Karena itu, menurutnya, integrasi data kependudukan penting agar penyaluran program pemerintah benar-benar sampai ke orang yang berhak.
Adel Trilius dari Direktorat Integrasi Data Kependudukan (IDKN), yang hadir mewakili Direktur Jenderal Dukcapil, memaparkan besarnya taruhan di balik urusan ini: anggaran bantuan sosial nasional perlu pengelolaan yang serius agar dana negara benar-benar sampai ke warga yang layak mendapatkan, bukan justru mengendap pada data yang keliru. "Lewat proses verifikasi dan validasi berbasis IKD, ia berharap persoalan lama seperti data ganda, penerima fiktif, atau warga yang secara ekonomi sudah membaik namun masih tercatat sebagai penerima, bisa perlahan hilang," ujarnya. Soal keamanan data, Adel memastikan aplikasi IKD sudah dilengkapi berbagai fitur pengaman, sehingga warga Bone tidak perlu khawatir data pribadinya disalahgunakan.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Andi Saharuddin menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan harus semakin dekat dengan warga. "Melalui layanan jemput bola ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat dan tepat. Ini juga menjadi bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone," katanya.
Ia menyebut, pendekatan ini sudah dijalankan Pemerintah Kabupaten Bone di bawah Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, dengan mendekatkan layanan kependudukan langsung ke sejumlah kecamatan. "Kami berharap kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan serta para pendamping dapat terus diperkuat. Dengan begitu, masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan dapat segera terlayani," ujarnya.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bone, Anwar, menambahkan, transformasi layanan pemerintahan sulit dilepaskan dari pemanfaatan teknologi digital, dan IKD menjadi salah satu instrumen kunci untuk itu. "Transformasi layanan pemerintahan saat ini tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi digital. Identitas Kependudukan Digital menjadi salah satu bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat dan terintegrasi," katanya. Ia mengingatkan, digitalisasi adminduk juga harus dibarengi dengan edukasi ke masyarakat soal keamanan dan kerahasiaan data pribadi, supaya kemudahan yang ditawarkan tidak menimbulkan kekhawatiran baru.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan camat se-Kabupaten Bone, lurah, kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan, pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, hingga operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation di Kabupaten Bone. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa urusan verifikasi data kependudukan bukan kerja satu instansi saja, melainkan kolaborasi banyak pihak, dari pemerintah pusat sampai desa dan kelurahan.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan dari kegiatan seperti ini bukan sekadar berapa banyak dokumen yang berhasil diterbitkan hari itu, melainkan apakah warga Bone yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial bisa dikenali dengan tepat, dan tidak lagi kehilangan haknya hanya karena data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi mereka. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar