Ruteng — Tim tanggap darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri turun ke Kabupaten Manggarai, Senin (24/8/2026). Mereka hadir untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan yang terganggu akibat gempa berkekuatan M 7,7 yang mengguncang wilayah itu. Juga terjun langsung melayani warga terkait dokumen kependudukan yang rusak ataupun hilang. Tim yang dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum, mendarat di Bandara Frans Sales Lega, Ruteng pukul 08.10 WITA dan langsung menuju kantor sekaligus tenda darurat pelayanan administrasi kependudukan di sekitar kantor Dinas Dukcapil setempat.
Kantor Dinas Dukcapil Manggarai sendiri tidak lagi bisa dipakai untuk beraktivitas. Dinding bangunan retak, sebagian atap bolong, dan struktur gedung tampak sedikit miring, sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa roboh jika tetap dipaksakan untuk melayani warga.
Begitu tiba, tim didampingi Kepala Dinas Dukcapil Manggarai, Yakobus Baggut, menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput. Dalam pertemuan singkat itu, Sekda menyampaikan terima kasih atas perhatian Dukcapil pusat terhadap warga Manggarai yang terdampak gempa, sebelum melepas tim untuk turun langsung ke lokasi pengungsian di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i. "Pak Sekda dan Pak Kadis menyambut sangat hangat kedatangan kami. Mereka terbantu dan senang dengan peralatan dan dukungan layanan yang kami bawa," kata Handayani Ningrum.
Sejumlah bantuan peralatan diserahkan Ditjen Dukcapil kepada Disdukcapil Manggarai, di antaranya dua outer atau 4.000 keping blanko KTP-el, satu unit ribbon, satu paket film dan cleaning kit, dua rim kertas, satu unit Starlink, satu printer inkjet, dan satu alat rekam portabel (ARP). Tim juga meminjamkan perangkat M2M untuk menambah kapasitas jaringan layanan di lapangan.
Layanan sempat terhenti sejak Jumat
Sebelum tim dari pusat tiba, proses perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan di Manggarai sudah bermasalah sejak Jumat (21/8/2026), yang membuat layanan adminduk praktis lumpuh. Tim Ditjen Dukcapil langsung menangani gangguan tersebut begitu sampai di lokasi, dan dalam waktu sekitar satu jam layanan kembali normal pada pukul 10.11 WITA.
Persoalan lain yang mengemuka dari Dinas Dukcapil Manggarai adalah selama ini layanan adminduk hanya bisa diakses di kantor Disdukcapil yang berada di pusat Kota Ruteng. Keterbatasan sumber daya manusia, perangkat, dan anggaran operasional membuat layanan jemput bola terhenti, meski kebutuhan warga di wilayah pinggiran atau yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten cukup besar.
Di tempat pengungsian ratusan warga dapat terlayani
Desa Ranaka tercatat memiliki 2.067 jiwa penduduk, dan 803 orang di antaranya kini mengungsi akibat gempa. Sepanjang hari pertama pelayanan, tim berhasil mencetak 80 kartu keluarga, merekam data 26 warga untuk KTP elektronik—dua di antaranya penyandang disabilitas—serta mencetak 122 keping KTP-el. Selain itu, dilakukan penggantian foto KTP-el untuk dua orang, penerbitan sembilan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), delapan akta kelahiran, empat akta kematian, tiga akta perkawinan, dan satu akta perceraian. Secara keseluruhan, tercatat 255 layanan diselesaikan dalam satu hari.
Untuk hari kedua, Selasa (25/8/2026), tim Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) bersama Disdukcapil Manggarai dijadwalkan melanjutkan pelayanan di pengungsian Desa Ranaka. Kebetulan, lokasi pengungsian tersebut dikunjungi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, serta psikolog dan pemerhati anak Seto Mulyadi, yang lebih akrab disapa Kak Seto. "Di Desa Ranaka ini ada layanan yang luar biasa dari Kementerian Dalam Negeri yaitu menerbitkan dokumen warga salah satunya KTP-el, akta kelahiran, dan KK. Ini gerak cepat pemerintah dari Kemendagri untuk seluruh masyarakat yang terdampak bencana," kata Menteri Arifatul Choiri.
Perluasan layanan
Handayani Ningrum menilai, temuan di lapangan menunjukkan perlunya perluasan akses layanan adminduk di Manggarai, tidak hanya pada masa darurat bencana tetapi juga dalam kondisi normal. Selama ini, warga di sekitar lokasi pengungsian harus menempuh jarak cukup jauh ke pusat kota untuk mengurus dokumen seperti akta perkawinan, akta kelahiran, pemecahan kartu keluarga, hingga mencetak ulang KTP-el yang sudah rusak dan tidak terbaca. "Banyak warga yang datang ke posko justru untuk urusan yang sebenarnya rutin, bukan karena gempa saja. Ada yang KTP-nya memang sudah lusuh sehingga tidak terbaca, ada yang mau pecah KK, ganti data pekerjaan. Ini jadi catatan bahwa layanan yang lebih dekat dengan warga memang dibutuhkan," ujar Ningrum Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar