Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar Forum Dukcapil PRIMA, Jumat (10/7/2026). Menurut Direktur Bina Aparatur Ditjen Dukcapil Erliani Budi Lestari yang membuka acara, forum ini sebagai wadah peningkatan kapasitas pegawai Dinas Dukcapil provinsi, kabupaten/kota, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di level kecamatan dan kelurahan.
Selanjutnya Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam arahan kuncinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi atas dedikasi, kerja keras, serta integritas seluruh jajaran Dukcapil yang telah berupaya meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk)——bahkan hingga hari libur dan di wilayah-wilayah pelosok yang sulit dijangkau, lewat layanan jemput bola.
Teguh menjelaskan, data kependudukan kini digunakan lintas sektor, mulai dari keuangan, pendidikan, transportasi, hingga perbankan. Digitalisasi layanan Adminduk, menurutnya, merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan, sehingga kepercayaan publik perlu terus dibangun seiring transformasi Dukcapil sejak 1995 hingga 2026. Ia turut menyoroti IKD sebagai bagian dari piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), wujud nyata penerapan Digital Public Infrastructure (DPI).
IKD Kunci Layanan Digital
Direktur IDKN Handayani Ningrum, dalam paparan "Peran dan Dukungan Dukcapil dalam Digitalisasi Bansos", menjelaskan, IKD kini menjadi kunci akses berbagai layanan digital pemerintah——dirancang aman, mudah diverifikasi, dan terpadu. IKD telah dimanfaatkan banyak instansi pemerintah maupun sektor privat. Proses aktivasinya meliputi registrasi di Dinas Dukcapil, verifikasi wajah, hingga OTP via e-mail——dengan imbauan agar kode OTP tidak pernah dibagikan.
Salah satu implementasi strategis IKD adalah mendukung Portal Perlinsos, di mana pendaftar mandiri wajib verifikasi wajah via IKD. Sedangkan masyarakat dengan keterbatasan akses dapat mendaftar lewat agen pendamping. Handayani menyebut, digitalisasi bansos kini menjangkau 43 kabupaten/kota di 26 provinsi, mencakup sekitar 38 juta penduduk dengan dukungan sekitar 140 ribu agen pendamping. "Setiap aktivasi IKD bukan sekadar menambah jumlah pengguna, melainkan membuka akses masyarakat terhadap layanan pemerintah digital yang semakin terintegrasi, mudah, aman, dan tepercaya," ujarnya.
Kepercayaan Publik
Communications Coordinator KPTDP Lady Diandra, dalam paparan "Membangun Kepercayaan Publik dalam Transformasi Digital Pemerintah", menyatakan, keberhasilan transformasi digital tak hanya ditentukan teknologi, tapi juga kepercayaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya identitas terlindungi, layanan mudah digunakan, informasi jelas, serta komunikasi publik yang konsisten agar masyarakat tidak mudah terpengaruh disinformasi seputar keamanan data.
Identitas digital, lanjutnya, menjadi kunci verifikasi yang cepat, akurat, dan aman——sehingga keberhasilannya memerlukan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, media, akademisi, dan masyarakat, dibarengi peningkatan literasi digital agar layanan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Paparan kedua narasumber menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan membutuhkan dua elemen yang saling melengkapi: dari sisi teknologi, Dukcapil membangun IKD sebagai identitas digital nasional; dari sisi komunikasi, KPTDP membangun kepercayaan digital lewat edukasi, transparansi, dan literasi. Keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dibangun, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat yang percaya dan memanfaatkan layanan digital pemerintah secara aman dan bertanggung jawab. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar