Jakarta — Transformasi digital layanan kependudukan tidak cukup hanya membuat layanan lebih cepat. Prosesnya juga harus semakin terintegrasi, aman, dan berintegritas. Prinsip itu menjadi perhatian Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam menyiapkan usulan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2027–2028.

Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum, memimpin rapat internal sinkronisasi usulan Aksi Stranas PK dengan rencana kegiatan Dukcapil 2027–2028 di Ruang Rapat Command Center Ditjen Dukcapil, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Rapat tersebut melibatkan perwakilan sejumlah unit kerja di lingkungan Ditjen Dukcapil. Pembahasan diarahkan agar aksi yang diusulkan tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan program dan kegiatan yang memang menjadi tugas serta fungsi masing-masing unit.

Handayani mengatakan, usulan Aksi Stranas PK perlu diarahkan pada penguatan pencegahan korupsi melalui transformasi digital, integrasi data, pelindungan data, dan peningkatan kualitas layanan kependudukan. “Yang kita dorong bukan sekadar menambah aksi. Yang penting, setiap aksi memiliki substansi yang jelas, sesuai tugas dan fungsi, serta memberikan penguatan terhadap pelaksanaan kegiatan Dukcapil,” kata Handayani.

Menurut dia, setiap direktorat tidak perlu mengejar jumlah tertentu dalam menyusun usulan. Yang lebih penting adalah memastikan aksi yang diajukan relevan dengan tema Stranas PK dan dapat dilaksanakan secara nyata.

Dengan pendekatan itu, kegiatan yang sudah berjalan dapat menjadi bagian dari aksi pencegahan korupsi tanpa menciptakan kewajiban baru yang tidak diperlukan. Prinsip tersebut sekaligus menjaga agar agenda Stranas PK tetap terhubung dengan pekerjaan utama Ditjen Dukcapil.

Handayani juga menekankan pentingnya keberlanjutan dari aksi Stranas PK periode sebelumnya. Jika suatu target telah terpenuhi, pelaksanaannya tetap harus dijaga dan kualitasnya ditingkatkan. “Kalau aksi pada periode sebelumnya sudah terpenuhi, bukan berarti kemudian berhenti. Pelaksanaannya harus tetap berjalan dengan baik dan kualitasnya terus ditingkatkan. Tidak perlu menambahkan kewajiban baru kalau memang tidak diperlukan,” ujarnya.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya dukungan data yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Integrasi data dan koordinasi antarsatuan kerja menjadi bagian penting agar pelaksanaan aksi tidak berhenti pada pemenuhan target administratif.

Untuk itu, masing-masing direktorat diminta menyiapkan usulan sejak tahap perencanaan kegiatan. Dengan cara tersebut, usulan dapat diselaraskan lebih awal dan menjadi bagian dari rencana Dukcapil secara keseluruhan.

Proses selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Bagian Perencanaan. Usulan dari masing-masing direktorat akan diselaraskan sebelum dipersiapkan untuk pembahasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah tersebut diharapkan membuat Aksi Stranas PK 2027–2028 lebih terukur dan terhubung dengan pelaksanaan tugas Dukcapil. Di saat yang sama, agenda pencegahan korupsi dapat berjalan beriringan dengan upaya membangun layanan administrasi kependudukan yang semakin cepat, terintegrasi, dan terlindungi.

Pendekatan itu sejalan dengan paradigma “Speed with Integrity” yang menjadi arah dalam penyusunan usulan aksi. Kecepatan layanan tetap menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi harus berjalan bersama tata kelola, keamanan data, dan integritas penyelenggara layanan. Dukcapil***