Pontianak - Ditjen Dukcapil melalui Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) terus mendukung peningkatan kapasitas pemanfataan data kependudukan di daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (11/10/2023). 

Bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kalbar, Marjani dan dihadiri oleh perwakilan operator pengguna pada OPD di lingkup Pemprov Kalbar selama dua hari. 

Sebagai narasumber BPSDM Kalbar mengundang Kasubdit Monev dan Dokumentasi Direktorat IDKD Ditjen Dukcapil Kemendagri, M. Priyono, bersama Analis Kebijakan Ahli Muda AA. Azhari. 

"Bimtek ini diadakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan data kependudukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan di khususnya di Provinsi Kalimantan Barat," kata Marjani. 

Marjani menyatakan, data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat penting dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pemilihan umum, dan berbagai program pelayanan lainnya.

Narasumber Priyono menyampaikan sejumlah materi yang mencakup dasar hukum, tata cara pemanfaatan data, dan pemberian hak akses data sesuai dengan Permendagri No. 102 Tahun 2019. 

"Untuk memperoleh hak akses verifikasi data kependudukan, pengguna harus mengajukan surat permohonan dari pimpinan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Dinas Dukcapil provinsi dan Dinas Dukcapil kabupaten/kota," jelas Priyono.

Sementara AA Azhari menjelaskan teknis pemanfaatan data kependudukan sekaligus mendemokan aplikasi Web Portal DWH Terpusat. "Aplikasi ini untuk verifikasi data layanan pengguna yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil secara gratis," kata Azhari.

Tak hanya penyampaian materi, narasumber dan peserta bimtek juga terlibat aktif dalam diskusi pada sesi tanya jawab. Diskusi terkait mekanisme untuk mendapatkan hak akses secara tepat, mekanisme penambahan foto wajah dan elemen lainnya serta perpanjangan PKS agar tidak memakan waktu lama. 

Salah satu peserta Bimtek perwakilan dari UPT Klinik Utama Sungai Bangkong mengungkapkan pentingnya acara ini. "Dengan pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek, kami sangat terbantu dalam hal verifikasi dan validasi pasien. Dengan begitu layanan kesehatan bisa tepat sasaran dan data yang dihasilkan pun lebih akurat. Kami pun dapat mengelola data dan menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," katanya.

Di lain kesempatan, Direktur IDKD Agus Irawan mengatakan pihaknya akan terus mendukung peningkatan pemahaman pengelolaan informasi dan data kependudukan secara berkala. "Ini adalah langkah yang positif mendukung perencanaan dan pembangunan yang lebih baik di pemerintah daerah, dan juga menjadi langkah menuju pemerintahan yang lebih transparan dan efisien," kata Direktur Agus. 

Hal ini seiring harapan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi agar seluruh layanan publik terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil. "Dengan demikian pelayanan publik juga akan makin baik, dan pelayanan adminduk kepada masyarakat makin meningkat kualitasnya jauh lebih baik," kata Dirjen Teguh Setyabudi. Dukcapil***