Kuta - Menjelang selesainya program kerja Tahun Anggaran 2023, Pemprov Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) menggelar rapat koordinasi daerah untuk mengevaluasi pencapaian target kinerja provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim di Hotel Harper Kuta, Bali, Rabu (15/11/2023). 

Acara dibuka secara langsung Kadis KP3A Kaltim Noryani Sorayalita sekaligus melaporkan penuntasan target perekaman melalui hibah alat perekaman dan mobil pelayanan adminduk kepada 10 kabupaten/kota se-Kaltim. "Kami juga menyediakan tiga unit alat perekaman KTP-el dan tiga alat cetak KTP-el yang bisa dipinjam oleh kab/kota yang membutuhkan dalam kondisi darurat sehingga pelayanan adminduk dapat berjalan dengan baik dan lancar," jelas Kadis Noryani.

Hadir melalui Zoom, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono memberikan arahan dan evaluasi progres kinerja Provinsi Kaltim. "Saya lihat untuk perekaman KTP-el sudah mencapai target nasional sebesar 99,40 persen sedangkan untuk akta kelahiran mencapai 98,67 persen, perekaman di Kabupaten Berau sudah mencapai 100 persen," tutur Tavip.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Dukcapil harus segera menyelesaikan target perekaman KTP-el yang belum tuntas. "Dukcapil harus aktif melakukan jemput bola ke pintu-pintu rumah penduduk, menyasar ke anak-anak sekolah pada tingkat SMA/SMK dan tentunya juga harus melakukan layanan jemput bola bagi penduduk rentan adminduk di panti asuhan/yayasan/disabilitas/anak jalanan/komunitas adat terpencil," jelas Tavip kepada seluruh peserta.

Hal ini merupakan wujud peran aktif Dukcapil mensukseskan Pemilu 2024. "Jika belum melakukan perekaman KTP-el dan belum memiliki KTP-el, maka penduduk tersbut tidak dapat memberikan hak pilihnya saat pemilu. Padahal itu adalah hak mereka," tukas Tavip.

Terlebih lagi untuk para pemilih pemula, Tavip juga memberikan atensi khusus. "Para pemilih pemula ini baru pertama kali. Jangan sampai semangat demokrasi yang baru pertama kali akan mereka ikuti menjadi sirna karena sebuah syarat mutlak KTP-el belum mereka miliki," tegas Tavip.

Selain menegaskan pentingnya segera menyelesaikan perekaman KTP-el, Direktur Tavip juga memotivasi daerah untuk lebih semangat lagi mencapai target cakupan kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD). 

Kepada jajaran Kadis Dukcapil kab/Kota se-Kaltim, Direktur Tavip memberi contoh strategi percepatan cakupan IKD. "Saya pernah melihat pelayanan di salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah, setiap penduduk yang mengurus dokumen adminduk diwajibkan untuk aktivasi IKD. Ini tentu bisa membantu mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil sebesar 25 persen," jelas rinci Tavip.

Di akhir pemaparannya Tavip menyampaikan saat ini beberapa dalam pelayanan publik bisa menggunakan IKD. Contohnya, Bank Jatim, Perbarindo dan Bank DKI sudah menggunakan IKD dalam transaksi perbankan. Di bandara sudah bisa menerapkan IKD, sebagian sekarang pelayan sudah online," ungkap Tavip. 

Hal ini tentunya sejalan dengan arahan Teguh Setyabudi dalam berbagai kesempatan bahwa IKD mampu menjadi hub pelayanan publik. "Sebab, semua sektor basis datanya dari Dukcapil. Apakah kita mengabaikan kementerian/lembaga lain? Tentu tidak, melainkan berkolaborasi yang ending-nya penguatan Digital ID," kata Dirjen Dukcapil. Dukcapil***