DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI

Jakarta — Data kependudukan semakin menegaskan perannya sebagai credential provider (verifikator identitas pengguna untuk masuk ke berbagai aplikasi digital) dalam mendukung transformasi layanan publik dan kebijakan pemerintah berbasis data. Peran tersebut diperkuat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk mendukung verifikasi dan validasi penerima subsidi LPG 3 kg agar semakin tepat sasaran.

Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan PT Pertamina Patra Niaga, di Graha Pertamina, Jakarta, Senin (10/8/2026). PKS ditandatangani Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi bersama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra. Turut menyaksikan penandatangan itu Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM La Ode Sulaeman, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum, serta Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Joffie Arizon Swarding. Turut hadir, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Santot Hariandhi, serta jajaran Kemendagri, Kementerian ESDM, Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan, posisi data kependudukan saat ini telah berkembang jauh. Data Dukcapil menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik sekaligus credential untuk memastikan identitas seseorang dapat diverifikasi dan divalidasi secara akurat. Data kependudukan itu menjadi basis untuk semua hal dan berdasarkan data Semester I 2026 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 290,1 juta jiwa.

Pemanfaatan data kependudukan juga terus berkembang dan kini telah mencapai sekitar 7.742 lembaga pengguna, dengan akses harian sekitar 8–9 juta hits melalui berbagai metode, antara lain web service, web portal, dan face recognition. "Ekosistem tersebut menunjukkan bahwa Dukcapil memiliki infrastruktur data yang dapat menjadi credential provider bagi berbagai kebutuhan verifikasi dan validasi dalam layanan publik maupun sektor lainnya," ujar Teguh.

Dirut PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengapresiasi dukungan Ditjen Dukcapil dan Kementerian ESDM dalam membangun basis data penerima subsidi yang lebih kuat. Menurutnya, integrasi data menjadi penting agar penerima subsidi semakin tepat sasaran. "Integrasi data diperlukan untuk memastikan penerima subsidi tidak hanya memenuhi ketentuan sebagai pihak yang berhak, tetapi juga benar-benar layak menerima subsidi. Pertamina Patra Niaga juga tengah mengembangkan pemanfaatan biometrik pada Merchant App di pangkalan LPG, dengan uji coba direncanakan pada Agustus 2026," kata Mars Ega.

Direktur IDKN Handayani Ningrum menambahkan, perluasan pemanfaatan data kependudukan harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan dan perlindungan data. Ia berharap setelah penandatanganan PKS, tindak lanjut teknis antara Ditjen Dukcapil dan Pertamina Patra Niaga dapat segera dilakukan. “Yang penting adalah bagaimana follow-up ke depan sehingga tujuan, harapan dari PKS ini bisa kita implementasikan bersama,” ujar Ningrum. Dukcapil***