Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi tindak lanjut pelayanan administrasi kependudukan bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Rapat yang berlangsung secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom ini dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, serta dihadiri seluruh pejabat tinggi pratama Ditjen Dukcapil dan para Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi.
Dalam arahannya Dirjen Teguh Setyabudi menyampaikan laporan terkait sejumlah kondisi riil akibat bencana banjir bandang di lapangan. Antara lain, beberapa kantor Dukcapil di Aceh terendam lumpur hingga 2 meter, dan peralatan rusak total. "Sementara di Sumut dan Sumbar sebagian besar kantor tetap berfungsi, namun pelayanan dialihkan ke posko bencana," ungkap Dirjen Teguh.
Sebagai wujud penanganan tanggap darurat Ditjen Dukcapil telah menyalurkan sejumlah peralatan darurat berupa 6 set mobile enrollment, dan 6 set printer KTP-el (bagi Disdukcapil daerah yang peralatan kantornya rusak terendam banjir). Selanjutnya 84 ribu keping blangko KTP-el, 9 unit ribbon, 9 unit film, serta 9 unit perangkat Starlink, panel surya, dan power station untuk menopang layanan di lokasi terdampak.
Capaian pelayanan
Kendati terkendala mati listrik, jaringan, dan BBM di sejumlah wilayah, tim tanggap darurat berhasil menerbitkan total 9.954 dokumen kependudukan, termasuk KTP-el, KK, akta kelahiran, dan akta kematian, dan dokumen kependudukan lain yang diperlukan masyarakat.
Pelayanan dilakukan dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan biaya, meskipun dokumen pendukung warga tidak lengkap akibat bencana. “Dalam keterbatasan, pelayanan adminduk tetap harus hadir. Dukcapil menjadi garda terdepan memastikan identitas warga terdampak bencana tetap terjamin,” kata Teguh.
Selanjutnya, rapat koordinasi tindak lanjut penanganan paska bencana ini mendengar dan mencatat sejumlah masukan dari Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota terdampak.
Hasanuddin, selaku Kadis Kabupaten Gayo Luwes meminta tambahan jaringan Starlink, genset portable, dan perangkat mobile enrollment. "Kondisi wilayah kami masih terisolir, perjalanan ke Medan yang biasanya 8 jam kini mencapai 26 jam karena harus memutar lewat Aceh Tenggara. Listrik masih mati hidup," lapornya.
Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Kadis Sepriyanto menyampaikan pihaknya membutuhkan sarana prasarana cetak dokumen seperti laptop, printer, dan mobil pelayanan keliling. "Semuanya terdampak dari hulu sampai hilir dengan rusaknya seluruh peralatan seperti mesin ADM, alat rekam, komputer, printer KTP-el, printer KIA, printer kertas, blangko, ribbon, dan film yang berada di lantai 1 (tempat pelayanan) terendam," ungkap Sepriyanto.
Menanggapi usulan dan tanggapan dari sejumlah Disdukcapil daerah, Dirjen Teguh Setyabudi menyampaikan, pada prinsipnya Ditjen Dukcapil akan memberikan bantuan semaksimal mungkin dengan terlebih dulu dirapatkan secara internal.
Sesditjen Hani Syopiar Rustam menambahkan, "Semua usulan silakan segera disampaikan tertulis agar dapat ditindaklanjuti secara sistematis."
Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar menyatakan bahwa kehadiran 9 tim beserta barang bantuan ke 3 provinsi adalah wujud perhatian pusat. "Usulan Starlink dan panel surya akan kami perjuangkan dalam anggaran 2026,” kata Nuh.
Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid menekankan bahwa pelayanan dokumen adminduk dapat diberikan diskresi sesuai Pasal 81 UU Adminduk No. 24 Tahun 2013. "Masyarakat tidak perlu melampirkan surat kehilangan dari kepolisian untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana banjir.”
Direktur Bintur Dukcapil Erliani Budi Lestari menambahkan terkait hibah barang milik negara (BMD) yang telah diberikan agar segera dicatat secara resmi. "Untuk penilaian kinerja semester II tetap dilakukan, dengan dispensasi bagi daerah terdampak," kata Direktur Erliani.
Walhasil, secara keseluruhan rapat koordinasi ini menegaskan komitmen Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil daerah untuk bahu membahu memulihkan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana. Dukungan sarana prasarana, kebijakan diskresi, serta koordinasi lintas instansi menjadi langkah strategis agar dokumen kependudukan tetap dapat diterbitkan dengan cepat, sederhana, dan tanpa biaya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar