Jakarta — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia memperketat validasi pengaduan masyarakat untuk memastikan setiap suara publik yang masuk benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini ditempuh melalui penjajakan sinergi strategis dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Kedua lembaga menggelar Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Rapat Padjajaran, Gedung B DPD RI Lantai 2, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan ini menjadi babak baru dalam integrasi teknologi pelayanan publik berbasis data kependudukan yang akurat dan aman.
Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Setjen DPD RI, Hartawan, mengungkapkan urgensi kolaborasi tersebut di hadapan forum rapat. Menurutnya, platform pengaduan digital milik lembaga legislatif ini menerima gelombang aspirasi yang masif dari masyarakat. "Saat ini DPD RI menerima sekitar 35.000 aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor Senator. Masalahnya, penyampai aspirasi tersebut belum dapat terverifikasi secara pasti apakah benar warga yang bersangkutan," ujar Hartawan.
Melalui integrasi dengan data kependudukan Dukcapil, Hartawan berharap aplikasi Lapor Senator mampu melakukan penyaringan awal secara mandiri. Sistem verifikasi otomatis ini dirancang untuk menutup celah pemalsuan identitas sekaligus menjamin validitas subjek hukum di balik setiap aduan.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Wakil Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan Bidang Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Perbankan, Gede Gusta Ardiyasa, memaparkan kerangka regulasi dan teknis pemanfaatan data yang diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2023. Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar pengamanan informasi sebelum akses data dibuka. "Syarat utama PKS pemanfaatan data kependudukan meliputi surat permohonan, nota kesepahaman, dan kepemilikan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI," kata Gede Gusta.
Ia mengapresiasi kesiapan DPD RI yang telah merampungkan audit keamanan siber. "Untuk saat ini DPD RI sudah lolos proses sertifikasi ISO 27001 yang rencananya akan diluncurkan pada 25 November 2026 mendatang," imbuhnya.
Dalam pembahasan teknis tersebut, tim gabungan telah menyepakati cakupan pemanfaatan data yang mencakup metode akses via Web Service (8 elemen data), Web Portal (15 elemen data), teknologi pengenalan wajah FR 1:1, pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga perangkat pembaca kartu (Card Reader). Seluruh parameter teknis ini langsung dituangkan ke dalam draf telaah untuk segera diajukan kepada Tim Verifikator Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai tindak lanjut cepat, Setjen DPD RI dijadwalkan membahas Nota Kesepahaman dengan Setjen Kemendagri pada Jumat (13/11/2026) sebagai payung hukum utama PKS. Penandatanganan dokumen strategis ini direncanakan berlangsung seremonial bertepatan dengan peresmian sertifikasi ISO 27001 pada akhir November ini.
Menanggapi progres tersebut, Direktur Identifikasi Penduduk dan Kelahiran (IDKN) Irvan Amirullah memberikan arahan tegas agar seluruh rangkaian proses administratif dan verifikasi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Ia menginstruksikan jajarannya untuk mendampingi penuh percepatan proses ini agar pemanfaatan data kependudukan dapat segera dirasakan manfaatnya dalam memperkuat akuntabilitas kinerja lembaga negara. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar