Batam — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memperkuat kerja sama penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Kedua lembaga menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas perluasan pemanfaatan data kependudukan sekaligus menyusun draf Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Kegiatan berlangsung di Hotel Marriott Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, pada 28–29 Oktober 2026. Pertemuan ini menitikberatkan pada percepatan pengusutan kejahatan keuangan melalui integrasi sistem identitas resmi negara dengan tetap menjunjung tinggi pelindungan data pribadi masyarakat.
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, menegaskan pentingnya akses data yang lebih luas untuk menunjang tugas penyidikan. Langkah ini berlandaskan kewenangan OJK dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK). "Integrasi data kependudukan hingga metode Face Recognition 1:N sangat vital bagi aplikasi SIANDIK OJK. Langkah ini mempercepat pembuktian dan penelusuran pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan," ujar Feriansyah.
Data OJK mencatat ratusan pejabat hingga staf perbankan, pasar modal, asuransi, dan pembiayaan terlibat kasus pidana keuangan sepanjang 2014 hingga Oktober 2026.
Wakil Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan Ditjen Dukcapil, Gede Gusta Ardiyasa, menyambut positif penguatan sinergi ini. Ia menyampaikan bahwa persetujuan prinsip atas perluasan akses tersebut telah diterbitkan melalui Surat Dirjen Dukcapil pada 26 Oktober 2026. "Kami menyepakati penambahan metode akses webservice hingga 25 elemen data kependudukan serta penyediaan tiga titik akses jaringan tertutup. Dukcapil siap mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan aspek keamanan siber," tutur Gede Gusta.
Pihak OJK nantinya memberikan data balikan berupa nomor perkara sebagai bentuk transparansi. Selain integrasi teknis pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIANDIK), FGD ini menyepakati pembagian jaringan menjadi satu titik utama dan dua titik cadangan aktif. Seluruh biaya pembangunan infrastruktur jaringan tertutup ini ditanggung oleh pihak OJK.
Para peserta FGD telah memaraf draf awal Adendum PKS sebagai bukti kesepakatan substansi rapat. Namun, klausul yang memerlukan penyesuaian regulasi lebih lanjut akan dikonsultasikan langsung dengan Bagian Perundang-Undangan Ditjen Dukcapil.
Menanggapi hasil FGD tersebut, Direktur Informasi dan Data Kependudukan (IDKN) Irvan Amirullah menginstruksikan jajarannya untuk segera menuntaskan tahapan administratif berikutnya. Ia meminta tim mempercepat penyusunan Berita Acara (BA) Verifikasi PKS guna pengajuan izin resmi Menteri Dalam Negeri. "Segera finalisasi seluruh dokumen administrasi dan rampungkan izin menteri agar adendum PKS ini bisa segera ditandatangani. Sinergi ini harus menjadi benteng kokoh dalam melindungi ekosistem keuangan nasional dan integritas data masyarakat," tegas Irvan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar