Jakarta — Sinergi pengamanan negara dan pelayanan publik kian diperkuat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT) Polri menyepakati substansi draf perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.
Rapat Kelompok Kerja (Pokja) tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 6 Gedung Densus 88 AT Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pertemuan strategis yang dipimpin Kabagops Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Didik Novi Rahmanto ini mempertemukan unsur pengamanan negara dan pelayanan kependudukan guna memastikan penegakan hukum tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek pelindungan data warga.
Pembahasan terfokus pada penyelarasan klausul hukum dalam naskah perjanjian agar selaras dengan dinamika regulasi terbaru. Wakil Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan (LADK) Bidang Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Perbankan, Gede Gusta Ardiyasa, menjelaskan bahwa pembaruan ini mencakup penyesuaian landasan peraturan perundang-undangan. "Terdapat sejumlah pembaruan dan penambahan referensi peraturan perundang-undangan dalam draf PKS ini untuk memperkuat legitimasi hukum di lapangan," ujar Gede Gusta.
Ia menambahkan, permohonan perpanjangan PKS dari pihak Densus 88 AT kini telah disetujui tim verifikator dan tinggal menunggu paraf pejabat berwenang.
Dalam perundingan tersebut, tim Dukcapil juga mengingatkan Polri agar memonitor masa berlaku Nota Kesepahaman (MoU) induk antara Kemendagri dan Kepolisian Republik Indonesia yang akan berakhir pada 28 Oktober 2027. Selain itu, kedua belah pihak sepakat menggunakan format naskah perjanjian dari Ditjen Dukcapil selaku Pihak Pertama.
Dinamika pembahasan turut memunculkan masukan konstruktif dari Divisi Hukum Polri. Mereka mengusulkan penambahan klausul pada Pasal 7 mengenai mekanisme berakhirnya perjanjian, yang mewajibkan adanya koordinasi intensif antara kedua instansi tiga bulan sebelum masa PKS habis. "Masukan penambahan pasal terkait masa transisi dan koordinasi pengakhiran PKS ini akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Bagian Perundang-Undangan Ditjen Dukcapil," jelas Gede Gusta.
Secara substansial, seluruh poin dalam draf kerja sama ini telah disetujui bersama oleh kedua institusi. Langkah taktis ini krusial untuk memastikan aparat penegak hukum memiliki landasan operasional yang akurat dalam memitigasi ancaman terorisme. Hak akses data kependudukan yang diberikan tetap berpijak pada prinsip kerahasiaan, keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat sesuai koridor undang-undang.
Direktur Informasi dan Data Kependudukan (IDKN) Irvan Amirullah memberikan arahan tegas kepada tim agar segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. Ia menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat proses administratif, termasuk koordinasi harmonisasi regulasi dengan Bagian Perundang-Undangan. "Segera selesaikan proses paraf persetujuan dan pastikan seluruh penyesuaian klausul berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku demi memperkuat efektivitas tugas di lapangan," pesan Irvan kepada tim. Dokumen PKS yang telah rampung ini diharapkan segera menjadi pilar kokoh kolaborasi lintas institusi negara. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar