Jakarta — Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil terus mematangkan langkah integrasi data kependudukan lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil guna memastikan verifikasi identitas dalam layanan publik terjamin akurat, efisien, dan tetap melindungi privasi warga.
Hal tersebut tercermin dalam rapat koordinasi pembahasan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI di Kantor Ditjen AHU, Jakarta, Selasa (16/10/2026). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Tim Layanan Administrasi Data Kependudukan (LADK) Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) serta jajaran perwakilan Eselon II Ditjen AHU.
Sinergi pemanfaatan data kependudukan kedua instansi sejatinya telah terbangun sejak 2016 dan aktif hingga 31 Agustus 2027. Adendum kali ini diajukan untuk mengakomodasi permohonan penambahan elemen data spesifik yang dibutuhkan Ditjen AHU dalam meningkatkan mutu layanan hukum bagi publik, setelah mengantongi izin resmi dari Menteri Dalam Negeri.
Ketua Tim Kerja Sama Ditjen AHU, Etra Efendi, mengapresiasi kolaborasi yang telah berjalan dan menekankan pentingnya adendum ini untuk memperkuat keandalan pemadanan data. "Tambahan elemen data ini akan langsung memperkuat validitas verifikasi pada sistem layanan administrasi hukum yang diakses masyarakat luas," ujar Etra saat membuka rapat.
Dalam forum rapat, isu keamanan data dan mekanisme tata kelola akun pengelola menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. Menanggapi pertanyaan teknis terkait jumlah akun administrator, Wakil Ketua Tim Kerja LADK Bidang Kerja Sama K/L dan Perbankan, Gede Gusta Ardiyasa, menjelaskan mekanisme alokasi akun utama serta kewajiban kerahasiaan bagi para pengelola data. "Ditjen Dukcapil menyerahkan satu akun utama atas nama Direktur Jenderal AHU. Selanjutnya, Ditjen AHU dapat mengelola dan membaginya ke dalam sub-user sesuai kebutuhan operasional. Namun, kami menegaskan bahwa setiap individu yang memegang hak akses wajib menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab pelindungan data," kata Gede Gusta.
Gede Gusta menegaskan, seluruh integrasi data kini diwajibkan menggunakan metode web service berbasis kesesuaian (matching) atau melalui portal web resmi. "Perubahan sistem ini dilakukan untuk menjaga privasi masyarakat. Kita memastikan bahwa pertukaran data tidak lagi menampilkan informasi mentah secara terbuka, melainkan sistem konfirmasi berbasis kesesuaian data," tuturnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan final atas draf Adendum PKS yang rencananya akan disahkan dalam waktu dekat. Tim Ditjen AHU turut mengusulkan agar proses penandatanganan dokumen kerja sama strategis ini dilakukan dalam sebuah seremoni resmi.
Menanggapi laporan hasil rapat tersebut, Direktur IDKN Ditjen Dukcapil, Irvan Amirullah, memberikan arahan tegas agar seluruh jajaran pengelola data mengedepankan keamanan informasi di atas segalanya. Penambahan akses data bagi lembaga pengguna harus sejalan dengan kepatuhan terhadap tata kelola digital. "Kerja sama pemanfaatan data kependudukan bukan sekadar urusan integrasi teknis, melainkan tentang menjaga amanah perlindungan data pribadi rakyat. Pastikan seluruh poin tata kelola dalam adendum ini segera ditindaklanjuti dan dikawal secara presisi hingga tahap penandatanganan," tegas Irvan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar