Jakarta — Indonesia bersiap mengambil peran strategis dalam pengembangan infrastruktur digital publik dunia melalui penyelenggaraan Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit 2027 di Bali. Dalam agenda internasional tersebut, identitas digital kependudukan menjadi salah satu kekuatan Indonesia yang akan ditampilkan kepada komunitas global.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 yang dipimpin oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Global DPI Summit 2027 direncanakan berlangsung pada 22–25 Maret 2027 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Indonesia menjadi salah satu penyelenggara bersama (co-host) dengan enam lembaga internasional. Forum ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi global sekaligus memperlihatkan perkembangan transformasi digital Indonesia.
Dalam rapat tersebut, pembahasan diarahkan pada penyelarasan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, pembentukan kepanitiaan nasional, pematangan substansi agenda dan dokumen komunike, hingga penentuan negara serta mitra yang akan diundang. Dukungan anggaran dan diplomasi juga menjadi bagian penting agar penyelenggaraan forum berjalan efektif dan menghasilkan tindak lanjut konkret.
Bagi Dukcapil, momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kemajuan identitas digital kependudukan sebagai fondasi penting dalam ekosistem DPI. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan kesiapan Kemendagri mendukung penyelenggaraan summit tersebut. Ia juga melaporkan bahwa Dukcapil telah mengikuti dua penyelenggaraan sebelumnya di Kairo, Mesir, pada 2024 dan Cape Town, Afrika Selatan, pada 2025.
Salah satu inovasi yang berpotensi menjadi perhatian dunia adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini, sedikitnya 11 layanan Dukcapil telah dapat diakses melalui IKD. Pengembangan IKD Plus juga terus didorong untuk memperluas kemudahan aktivasi dan pemanfaatan identitas digital dalam pelayanan publik. Inovasi ini menunjukkan bagaimana identitas kependudukan dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah dan terintegrasi.
Dukcapil juga menyiapkan peluang untuk menampilkan berbagai inovasi layanan administrasi kependudukan dalam pameran Global DPI Summit 2027. Hal ini sejalan dengan agenda besar forum yang mengangkat pengembangan DPI berbasis kecerdasan artifisial, layanan publik yang inklusif dan berpusat pada manusia, serta ekosistem digital yang berkelanjutan dan saling terhubung. Identitas digital menjadi salah satu komponen utama yang menghubungkan berbagai layanan tersebut.
Melalui persiapan lintas kementerian dan lembaga, Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi tuan rumah forum internasional, tetapi juga mampu menunjukkan praktik nyata transformasi digital yang telah dikembangkan. Bagi Dukcapil, Global DPI Summit 2027 menjadi panggung untuk memperlihatkan bahwa data kependudukan dan identitas digital bukan hanya fondasi administrasi, melainkan bagian penting dalam membangun pelayanan publik masa depan yang semakin mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar