Jakarta — Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mematangkan langkah digitalisasi dan pengamanan tata kelola internal melalui pemanfaatan data kependudukan. Rencana perpanjangan kerja sama dan perluasan inovasi layanan tersebut dibahas bersama Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Gedung BP BUMN, Jakarta, Selasa (15/10/2026).
Langkah ini menyusul pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) induk antara Kemendagri dan BP BUMN pada 3 Juli 2026 pascamorfosis nomenklatur kelembagaan. Melalui konsolidasi ini, BP BUMN bermaksud memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus memperluas jangkauan verifikasi identitas di lingkungan kerjanya.
Lead perwakilan dari BP BUMN, Erwin Fajrin, menegaskan pentingnya akurasi data kependudukan untuk menunjang berbagai fungsi operasional instansi. Keabsahan identitas menjadi benteng vital dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang dan perbaikan akuntabilitas layanan publik. "Kami ingin memastikan verifikasi NIK dapat menjangkau verifikasi kepegawaian untuk mencegah penipuan identitas, ketertiban manajemen penerimaan tamu, hingga validasi pemohon informasi publik di portal PPID," kata Erwin Fajrin saat memimpin rapat.
Selain mekanisme verifikasi standar, BP BUMN menunjukkan ketertarikan khusus pada penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pihak BP BUMN berencana menggelar aktivasi massal IKD bagi seluruh pegawainya guna mendukung ekosistem digital nasional.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Wakil Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan Ditjen Dukcapil, Gede Gusta Ardiyasa, menyambut baik inisiatif BP BUMN. Ia memastikan Dukcapil siap memfasilitasi kebutuhan verifikasi sepanjang selaras dengan tugas dan fungsi kelembagaan yang diatur undang-undang. "Prinsipnya, selama masuk dalam cakupan tugas dan fungsi BP BUMN serta memenuhi regulasi yang berlaku, Ditjen Dukcapil siap memfasilitasi validasi data dan metode aksesnya," ujar Gede Gusta.
Dalam pertemuan itu, pihak Dukcapil juga memaparkan persyaratan administrasi, pilihan elemen data, dan teknis pengamanan sistem.
Gede Gusta menjelaskan, proses pengaktifan IKD internal juga dapat segera direalisasikan setelah BP BUMN melayangkan surat permohonan resmi kepada Direktur Jenderal Dukcapil. Pihak BP BUMN kini tengah menggelar kajian internal untuk menginventarisasi kebutuhan teknis sebelum melangkah ke tahap penyusunan draf PKS berikutnya.
Menanggapi laporan hasil pertemuan tersebut, Direktur Informasi dan Data Kependudukan (IDKN) Irvan Amirullah memberi arahan agar jajaran Dukcapil proaktif mendampingi proses koordinasi susulan. Ia menekankan bahwa integrasi data kependudukan harus memberi nilai tambah nyata bagi keandalan tata kelola lembaga pemerintah. "Dampingi persiapan teknis perpanjangan PKS ini dengan cermat. Pastikan seluruh integrasi data kependudukan dan aktivasi IKD di lingkungan BP BUMN berjalan aman, presisi, dan sesuai koridor hukum yang berlaku," tegas Irvan Amirullah. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar