Pekanbaru — Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Irjen Pol. Edi Mardianto, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam supervisi dan monitoring evaluasi Satgas Pendataan Lahan KDKMP Wilayah Sumatera yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau di Jl. Jend. Sudirman, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Selasa (9/12/2025).

Dalam paparannya, Edi Mardianto menekankan perlunya koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, Satgas Kecamatan, Koramil, dan Babinsa untuk memastikan ketersediaan lahan sesuai kriteria, serta mempercepat proses pembangunan gerai koperasi di desa dan kelurahan.

Dalam arahannya, Irjen Pol. Edi Mardianto menegaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. 

Edi Mardianto kemudian menekankan beberapa poin penting, yakni Pemerintah daerah diminta menyediakan lahan minimal 1.000 m² yang memenuhi kriteria teknis, termasuk akses jalan, listrik, air, dan internet. 

Pemerintah daerah, pintanya, harus memastikan lahan tersedia, perizinan dipermudah, dan apabila ada sengketa tanah segera diselesaikan. "Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat," kata pria kelahiran 17 Maret 1968 yang menjabat sebagai Sahli Mendagri sejak 4 Juni 2025, setelah sebelumnya berkarier panjang sebagai perwira tinggi Polri.

Edi menekankan, dengan percepatan pembangunan gerai dan pergudangan, pemerintah bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan fondasi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. 

Selanjutnya Staf Ahli Mendagri ini meminta satgas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan harus mempercepat pendataan dan pelaporan lahan melalui SIPD dan berkoordinasi dengan PT. Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra verifikasi. "Saya minta Pemprov Riau mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan aset desa, termasuk hibah tanah dari masyarakat, guna mendukung percepatan pembangunan gerai."

Sinergi untuk Ketahanan Pangan
Edi Mardianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan gerai KDKMP bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari strategi besar ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi desa. “Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Edi Mardianto menambahkan percepatan pembangunan gerai KDKMP harus dilakukan dengan semangat kolaborasi lintas lembaga. “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci. Dengan kebersamaan, kita wujudkan kedaulatan pangan dan ekonomi desa yang lebih mandiri,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan laporan perkembangan KDKMP di wilayahnya. Dari total 1.896 desa/kelurahan, sebanyak 99 persen telah berbadan hukum. "Adapun yang sudah memiliki akun Simkopdes mencapai 98 persen, sementara jumlah lahan yang siap dimanfaatkan untuk KDKMP tercatat 1.231 lokasi," ungkapnya.

Syahrial juga melaporkan bahwa 283 desa (13 persen) telah memiliki gerai aktif berdasarkan data Simkopdes, dan proses pembangunan gerai kini sudah berjalan 26 persen. “Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih,” ujarnya. Dukcapil***