Manokwari — Efisiensi dan akuntabilitas alokasi anggaran belanja daerah di Provinsi Papua Barat kini memiliki benteng baru. Peluncuran Portal dan Dashboard Eksekutif PAPEDA 2026, Kamis (29/10/2026), menjadi pilar utama dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan realisasi anggaran daerah.
Inovasi ini lahir dari kerja sama erat antara Pemprov Papua Barat, BPS Papua Barat, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Sinergi ini menegaskan komitmen bersama dalam mendorong tata kelola keuangan publik yang transparan di Tanah Papua.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, yang mewakili Wamen Dalam Negeri Ribka Haluk, secara resmi membuka pertemuan daring peluncuran PAPEDA 2026.
Teguh menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi strategis lintas lembaga nasional dan internasional ini. Ia menekankan bahwa integrasi data adalah kunci utama dalam mengukur efisiensi penggunaan dana pembangunan. "Pengeluaran anggaran harus memiliki korelasi langsung dengan perbaikan capaian pembangunan. PAPEDA hadir untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dibelanjakan berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur Teguh Setyabudi.
Melalui PAPEDA 2026, perencanaan anggaran daerah wajib merujuk pada indikator kinerja terukur yang tersimpan dalam sistem. Langkah ini mencegah munculnya program-program titipan atau kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Bappenas memberikan panduan teknis agar PAPEDA sejalan dengan regulasi Satu Data Indonesia. Sistem ini dilengkapi fitur pelacakan perubahan data untuk mencegah manipulasi informasi.
Teguh menambahkan, keberhasilan PAPEDA membutuhkan konsistensi pimpinan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Tanpa disiplin pengelolaan, sistem secanggih apa pun tidak akan memberikan dampak optimal. "Selamat atas peluncuran Portal Satu Data Papua Barat dan Dashboard Eksekutif. Semoga PAPEDA menjadi fondasi kuat bagi penguatan pemerintahan digital dan percepatan pemerataan pembangunan di Papua Barat," pungkas Teguh mengakhiri sambutannya.
Dengan beroperasinya PAPEDA 2026, masyarakat dan pemangku kepentingan kini memiliki tolok ukur yang lebih jelas untuk mengawal proses pembangunan di Papua Barat secara inklusif dan berkelanjutan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar