Jakarta — Visibilitas penduduk adalah pondasi utama pembangunan inklusif dan pelayanan publik yang efektif di era digital. Hal ini disampaikan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, saat tampil sebagai panelis dalam diskusi “Visibilitas Kependudukan dalam Tata Kelola Digital” pada ajang CitalokaFest 2026 di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka rangkaian perhelatan yang digelar oleh Tribun Network ini.

Teguh menjelaskan, visibilitas penduduk mencakup keterlihatan, keberadaan, dan partisipasi masyarakat di ruang publik. Konsep ini erat kaitannya dengan dokumen kependudukan, karena hanya melalui pencatatan resmi identitas, keberadaan warga diakui secara hukum dan terwakili dalam data demografi. “Dokumen kependudukan bukan sekadar identitas administratif, melainkan pengakuan negara atas status setiap warga sekaligus pintu masuk berbagai layanan publik. Karena itu negara harus hadir memastikan seluruh penduduk tercatat dan mendapatkan haknya,” tegas Teguh.

Data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil kini mencakup sekitar 289,9 juta jiwa dengan tingkat perekaman biometrik mencapai 97,98 persen. Data tersebut dimanfaatkan lebih dari 7.500 lembaga pengguna dari tingkat pusat maupun daerah. Setiap hari, tercatat sekitar delapan juta akses terhadap data Dukcapil, digunakan untuk verifikasi perbankan, layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga validasi data pemilih.

Dalam kerangka Digital Public Infrastructure (DPI), Dukcapil tengah mengembangkan inovasi seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), sistem pertukaran data antarinstansi, serta teknologi biometrik dan face recognition untuk meningkatkan keamanan dan akurasi layanan.

Integrasi data kependudukan, lanjutnya, telah memberi dampak nyata, mulai dari percepatan verifikasi penerima bantuan sosial, layanan kesehatan berbasis NIK, hingga identifikasi korban bencana ketika dokumen fisik hilang. Meski demikian, Teguh mengakui masih ada tantangan: sekitar dua persen penduduk belum melakukan perekaman biometrik, mayoritas berada di wilayah terpencil, perbatasan, kelompok rentan, rumah sakit, maupun lembaga pemasyarakatan. “Karena itu Dukcapil terus melakukan pelayanan jemput bola agar tidak ada satu pun warga negara tertinggal dari sistem administrasi kependudukan,” ujarnya.

Menutup paparannya, Teguh menegaskan komitmen Dukcapil menghadirkan layanan publik yang semakin cepat, tepat, dan inklusif. “Ke depan, kami akan memperkuat integrasi data, memperluas cakupan layanan, serta memastikan perlindungan data pribadi masyarakat. Dukcapil berkomitmen menghadirkan administrasi kependudukan yang mudah diakses seluruh warga, sehingga tidak ada satu pun penduduk tertinggal dalam transformasi digital Indonesia.” Dukcapil***