Nabire — Ditjen Dukcapi) Kementerian Dalam Negeri terus memastikan pelayanan administrasi kependudukan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah yang memiliki tantangan geografis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelayanan Jemput Bola (JEBOL) administrasi kependudukan yang dilaksanakan Tim Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada 21–25 Juli 2026.
Kegiatan diawali di Distrik Wanggar dan dilanjutkan ke Distrik Makimi serta Distrik Yaur. Selama tiga hari pelayanan, tim berhasil menerbitkan 1.758 dokumen kependudukan, meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Identitas Kependudukan Digital (IKD), Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI), akta kelahiran, akta kematian, hingga akta perkawinan.
Pembukaan pelayanan dilakukan oleh Anggota Komisi II DPR RI Kamarudin Watubun bersama Bupati Nabire Mesak Magai. Turut hadir mewakili Dirjen Dukcapil, Plh. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ahmad Ridwan, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, kepala distrik, kepala kampung, serta jajaran Tim GISA Ditjen Dukcapil.
Prosesi pembukaan diawali dengan penabuhan tifa sebagai simbol dimulainya pelayanan kepada masyarakat, dilanjutkan penyerahan plakat dari Ditjen Dukcapil kepada Anggota Komisi II DPR RI dan Bupati Nabire, serta penyerahan dokumen kependudukan secara simbolis kepada warga.
Mewakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Ahmad Ridwan menyatakan, pelayanan jemput bola merupakan salah satu strategi Ditjen Dukcapil untuk memastikan setiap penduduk memperoleh hak atas identitas hukum tanpa terkendala jarak maupun kondisi geografis. "Administrasi kependudukan adalah fondasi berbagai layanan publik. Karena itu negara harus hadir mendekat kepada masyarakat, bukan menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan. Melalui jemput bola, kami ingin memastikan tidak ada penduduk yang tertinggal dari sistem administrasi kependudukan," ujarnya.
Menurut Ahmad Ridwan, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penerbitan dokumen, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah. Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Nabire dalam mendukung tertib administrasi kependudukan melalui penguatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta menjaga validitas data kependudukan secara berkelanjutan. "Validitas data kependudukan menjadi kunci. Data yang akurat akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih tepat, sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan," katanya.
Selama pelayanan berlangsung, Distrik Wanggar menerbitkan 566 dokumen kependudukan, Distrik Makimi 832 dokumen, dan Distrik Yaur 360 dokumen, sehingga total pelayanan mencapai 1.758 dokumen.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup secara resmi oleh Bupati Nabire Mesak Magai di Distrik Yaur. Dalam sambutannya, Mesak menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Tim GISA, serta seluruh jajaran Disdukcapil Kabupaten Nabire yang telah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan hingga menjangkau masyarakat di berbagai distrik.
Menurut Mesak, data kependudukan yang akurat merupakan fondasi utama penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen terus meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat agar seluruh warga dapat mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah.
"Data kependudukan bukan hanya untuk administrasi. Data inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam merencanakan pembangunan, menyalurkan bantuan sosial, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Karena itu, kami ingin seluruh masyarakat Nabire memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid," ujar Mesak.
Ia juga berharap sinergi antara Ditjen Dukcapil dan Pemerintah Kabupaten Nabire terus berlanjut, sehingga kualitas pelayanan administrasi kependudukan semakin meningkat dan mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Melalui kegiatan jemput bola ini, Ditjen Dukcapil tidak hanya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat akurasi data kependudukan sebagai fondasi transformasi pelayanan publik dan pembangunan nasional. Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Ditjen Dukcapil untuk memastikan setiap penduduk Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil, memperoleh hak atas identitas hukum secara setara. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar