Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mendorong peningkatan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan menjadi makin prima, maju dan tangguh. Untuk itu peran administrator database (ADB) menjadi sangat penting dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan Adminduk.

Inti pesan itu disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada kesempatan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Angkatan ke-4 Peningkatan Kapasitas pengelola Sistem Adminitrasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bagi para ADB Disdukcapil kabupaten/kota seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

"Banyak hal yang harus kita lakukan untuk peningkatan pelayanan adminduk apalagi menjelang tahun politik 2024. Kalau ADB sebagai garda depan tidak siap bagaimana yang di belakang," seru Dirjen Teguh 

Ajang bimtek, lanjut Dirjen Dukcapil, menjadi kesempatan untuk transfer knowledge memoeroleh kesamaan persepsi menuju Dukcapil yang prima, modern, akuntabel. "Sebab tantangan ke depan besar, makin kompleks dan kita harus siap menghadapi. Oleh sebab itu kapasitas SDM harus ditingkatkan demi mencari solusi terbaik untuk peningkatan kualitas pelayanan adminduk," kata Teguh.

Apalagi yang utama, kata Dirjen Teguh, perlindungan atas data kependudukan harus dengan pengamanan supermaksimal lantaran banyak diincar oleh para cybercriminal.

Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang memberikan perlindungan maksimal sekaligus menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi data kependudukan dari ancaman keamanan. "Maka diperlukan tim IT atau ADB yang kuat, sistem security yang first class," tegas Dirjen Teguh.

Selanjutnya, menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Dirjen Teguh pun menekankan perlu dilakukan berbagai tindakan percepatan oleh Disdukcapil kabupaten/kota yang butuh dukungan penuh dari ADB.

"Nonaktifkan data wajib KTP yang meninggal, pindah tanpa lapor, data penduduk desa/kelurahan yang dimekarkan dan belum tuntas agar segera dipilah sesuai domisili," kata Teguh.

Selain itu, "Musnahkan KTP-el yang rusak setiap hari. Pemusnahan tidak harus diaplod ke media sosial. Musnahkan juga hasil print out dokumen kependudukan yang tidak terpakai, dan perlu ektra hari-hati penerbitan NIK baru bagi orang dewasa."

Blanko KTP-el
Teguh pun mengungkapkan Ditjen Dukcapil telah melakukan pengadaan blangko KTP-el sebanyak 11.393.783 keping. "Ini adalah (pengadaan) yang ketiga pada tahun 2023 setelah mendapat persetujuan anggaran dari Menteri Keuangan. Diharapkan stok blangko KTP-el ini akan mencukupi sampai menjelang akhir tahun 2023."

Menurutnya per tanggal 4 Agustus 2023 stok blangko KTP-el sudah mulai tersedia, dan permintaan blangko dari daerah sudah dapat dipenuhi secara bertahap. Diharapkan tidak ada lagi daerah yang kekurangan blangko KTP-el.

Kepada seluruh Kadis Dukcapil se-Indonesia, Dirjen Teguh mengarahkan agar betul-betul cermat dalam memanfaatkan blangko KTP-el. Untuk saat ini alokasi peruntukannya diprioritaskan bagi: penduduk yang sudah rekam tapi belum dicetak KTP-el nya; pemilih pemula; penduduk yang terkena dampak pemekaran wilayah; penduduk yang berubah elemen datanya seperti ganti alamat, ganti status perkawinan; penduduk rentan adminduk; penduduk yang KTP-el nya hilang atau rusak.

Untuk pengadaan blangko KTP-el pada tahun 2024, Teguh menjelaskan pihaknya sudah jauh-jauh hari melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan. Diharapkan tidak akan lagi terjadi kelangkaan blangko KTP-el akibat stok habis seperti yang terjadi berulangkali di tahun-tahun sebelumnya."

"Dengan demikian diharapkan agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar, pelayanan adminduk kepada masyarakat makin meningkat, dan pelayanan publik juga akan makin baik," demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Dukcapil***