Jakarta — Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi online yang kian masif. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menerima audiensi Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mempererat koordinasi dalam mendukung operasi pengawasan siber sekaligus pelindungan identitas petugas investigasi digital.
Pertemuan yang berlangsung hangat dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi bersama Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, didampingi Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar, dan Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid, di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan, kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan transformasi digital sekaligus menjaga keamanan ruang digital nasional.
“Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin kompleks. Dukcapil siap mendukung berbagai kebutuhan strategis pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pengawasan ruang digital,” ujar Teguh yang didampingi Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar dan Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid.
Modus Judi Online Makin Canggih
Dirjen Alexander Sabar menjelaskan, pola operasional situs judi online kini semakin berkembang dan sulit ditelusuri. Banyak situs menyembunyikan informasi rekening dan identitas transaksi sehingga petugas harus masuk langsung ke dalam sistem permainan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
“Sekarang petugas harus login, masuk ke sistem, bahkan berinteraksi langsung untuk mendapatkan informasi rekening maupun pola transaksi. Ini membutuhkan perlindungan identitas yang kuat,” jelas Alexander.
Ia menambahkan, mengacu pada laporan resmi pengawasan ruang digital, transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2026 meningkat hingga 70 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Menjawab kebutuhan tersebut, Teguh menjelaskan bahwa mekanisme penerbitan KTP elektronik khusus bagi petugas tertentu telah memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain melalui UU Nomor 24 Tahun 2013, PP Nomor 40 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 63 Tahun 2016 tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas khusus.
“Prinsipnya kami siap mendukung sepanjang sesuai koridor hukum. Nantinya akan ada mekanisme dan penugasan resmi untuk memastikan perlindungan identitas petugas berjalan sesuai aturan,” tegas Teguh.
Direktur PIAK Ditjen Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar, urun menjelaskan bahwa perlindungan identitas petugas investigasi digital bukan hanya soal keamanan, tetapi juga bagian dari pembangunan ekosistem digital yang sehat.
“Kita harus memastikan bahwa petugas yang bekerja di garis depan pengawasan ruang digital memiliki perlindungan identitas yang memadai. Ini bukan sekadar teknis administrasi, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman judi online dan kejahatan siber,” ujar Nuh Al Azhar.
Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Muhammad Farid menambahkan, identitas petugas khusus akan terlindungi selama menjalankan penugasan dan tidak dapat diakses secara umum. “Tujuannya untuk menjaga keamanan petugas sekaligus mendukung efektivitas operasi di lapangan,” ujarnya.
Perlindungan Data Pribadi Warga
Audiensi antara Ditjen Dukcapil dan Komdigi tidak hanya membahas perlindungan identitas petugas investigasi digital, tetapi juga menyoroti isu yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas.
Ada dua hal utama yang menjadi perhatian, yakni data pribadi masyarakat yang menjadi aset yang sangat berharga di era digital. Tanpa perlindungan yang memadai, identitas warga berisiko disalahgunakan oleh jaringan judi online maupun pelaku kejahatan siber.
Melalui sinergi ini, pemerintah memastikan bahwa setiap NIK dan data kependudukan dijaga kerahasiaannya, sehingga masyarakat dapat merasa aman ketika berinteraksi di ruang digital.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah nyata penguatan kerja sama antara Ditjen Dukcapil dan Komdigi, serta mampu menekan laju judi online sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan ruang digital nasional. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar