Jakarta — Kebijakan berbasis NIK di Surabaya membawa konsekuensi nyata bagi masyarakat. Untuk menjangkau data hingga akar rumput, Pemkot mengandalkan 29.098 Kader Surabaya Hebat yang memperbarui data warga berbasis NIK setiap bulan lewat aplikasi Sayang Warga. ASN juga ditugaskan sebagai Pendamping Kampung Pancasila untuk mendata pengangguran, UMKM, dan anak putus sekolah. Hal demikian disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi pada forum Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Dalam paparannya pada Panel Sesi I terkait Urgensi Data Kependudukan dalam Layanan Lintas Sektor, Eri menyebutkan, hingga Juli 2026, tercatat 347.292 keluarga terdaftar dalam Perlinsos digital berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aktivasi IKD melonjak dari 9.380 pada Maret menjadi 78.303 pada Juni, dengan total 839.110 pengguna. Data ini menjadi dasar verifikasi bansos, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Dari 42.169 penerima bansos yang diverifikasi ulang, 74,41 persen dinyatakan layak, sementara sisanya tidak layak menerima.
Wali Kota Eri menekankan, dengan IKD, semua layanan bisa diakses lebih mudah dan aman. 'Warga tidak perlu lagi membawa berkas fisik, cukup dengan identitas digital di ponsel. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga perlindungan agar data kependudukan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Pemanfaatan NIK bahkan merambah perlindungan hak perempuan dan anak. Pemkot memblokir akses layanan publik bagi mantan suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkah anak sesuai putusan pengadilan. Per awal Agustus 2026, tercatat 12.408 status blokir, sebagian besar terkait nafkah anak dan iddah.
Instrumen berbasis NIK juga menopang program pengentasan kemiskinan. Lewat Padat Karya, Pemkot menyulap 84 aset menganggur menjadi lahan usaha warga miskin, menjangkau 35.638 kepala keluarga dengan rata-rata pendapatan Rp5 juta hingga Rp7 juta per bulan. Platform E-Peken Surabaya memberdayakan 5.734 UMKM dengan omzet Rp216,08 miliar. Bahkan sektor parkir pun diintegrasikan dengan NIK agar sistem digital berjalan transparan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar kembali ke warga, terutama kelompok miskin dan rentan. Data kependudukan menjadi alat verifikasi yang membuat semua program lebih transparan dan tepat sasaran," tegas Eri.
Capaian ini berkelindan dengan perbaikan indikator pembangunan. IPM Surabaya naik ke 85,65, angka kemiskinan turun ke 3,56 persen, kasus stunting menurun, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,87 persen. “Data kependudukan bukan sekadar arsip administratif, melainkan denyut nadi pembangunan kota. Tanpa data yang akurat, kebijakan sehebat apa pun tidak akan sampai kepada warga yang membutuhkan,” pungkas Eri. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar