Jakarta — Masalah  Verifiable Credentials (VCs) turut dibahas dalam Sesi Panel I Digital Identity Forum pada Rakornas Dukcapil dengan Lembaga Pengguna Pusat yang berlangsung di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

VCs atau Kredensial yang Dapat Diverifikasi adalah representasi digital aman dari atribut identitas Anda (seperti nama, usia, ijazah, SIM) yang dapat dibuktikan keasliannya secara kriptografis oleh pihak lain (verifikator) tanpa perlu menghubungi penerbit aslinya Ini menjadikannya lebih aman, privasi-fokus, dan efisien daripada dokumen fisik, serta distandarisasi oleh W3C

Demikian disampaikan secara daring melalui Zoom oleh Vineet Bhandari, Head of Program/Country Operations di Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), dalam forum penting level global tersebut. 

Bhandari menegaskan bahwa VCs akan menjadi penguat utama ekosistem identitas digital di Indonesia dan dunia. Ia menekankan bahwa VCs mampu menghadirkan kepercayaan, efisiensi, dan inklusi yang lebih luas dalam layanan publik maupun sektor swasta.

“Verifiable Credentials adalah representasi digital yang aman secara kriptografi, dirancang agar tidak bisa dipalsukan dan dapat diverifikasi secara independen. Dengan VC, kepercayaan tidak lagi bergantung pada satu lembaga penerbit, tetapi pada sistem yang transparan dan terbuka,” ujar Bhandari.

Dua Pendekatan Identitas
Bhandari menjelaskan, selama ini terdapat dua pendekatan utama identitas, yakni kartu fisik dengan hologram/segel. Model begini, kata dia, masih rawan pemalsuan, mahal untuk dicetak ulang, dan sulit diintegrasikan lintas sektor.

Selain itu, terdapat Digital ID berbasis Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API). API, lebih murah dan terhubung antar sistem, namun menimbulkan ketergantungan pada kontrak bilateral antar lembaga. “VC menawarkan jalan tengah: data tetap berasal dari sumber tepercaya, tetapi pengguna memiliki kendali penuh atas kredensial mereka. Ini adalah lompatan besar dari sekadar kartu fisik atau integrasi sistem tertutup,” jelasnya.

Adopsi Global
Menurut Bhandari, berbagai negara telah mengadopsi VC dan digital wallet: India dengan Digilocker (9 miliar dokumen digunakan oleh 324 juta orang), Argentina dengan Mi Argentina, Singapura dengan Singpass, hingga Uni Eropa dengan EUDI Wallet. “Ekosistem digital wallet dan VC sudah terbukti di banyak negara. Indonesia punya peluang besar untuk memanfaatkan arsitektur terbuka ini,” katanya.

Bhandari mengungkapkan bahwa VC bukan hanya soal teknologi, tetapi juga digital public infrastructure (DPI) yang mendorong inklusi. 

Dengan VC, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga bantuan pemerintah. “Bayangkan seorang warga desa bisa membuka rekening bank hanya dengan kredensial digital yang diverifikasi secara instan. Itulah kekuatan VC – inklusi yang nyata dan biaya yang lebih rendah,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa membangun infrastruktur VC tidak serumit yang dibayangkan. “Dengan spesifikasi terbuka dan sumber terbuka, infrastruktur VC bisa dibangun dalam enam bulan dengan biaya sekitar 500 ribu dolar. Ini investasi kecil untuk dampak yang besar,” ungkapnya. Dukcapil***