Jakarta - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengapresiasi jalinan kerja sama pemanfaatan data dengan BPJS Ketenagakerjaan d/h Jamsostek yang sudah lebih satu dasawarsa.
Dalam sambutannya, Teguh mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan yang kala itu menjadi lembaga pertama yang memanfaatkan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
"Kita mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pengguna pertama yang bekerja sama dengan Ditjen dukcapil sejak tahun 2013. Jadi sudah 11 tahun Dukcapil dan BPJS Ketenagakerjaan saling bersinergi dan berkolaborasi dalam pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Teguh pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil dengan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (22/7/2024).
Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo ini merupakan perpanjangan ke-4.
Di samping itu, menurut Teguh, BPJS Ketenagakerjaan juga tercatat memiliki akses yang sangat besar. "Dalam kurun waktu 10 hari terakhir saja, rata-rata aksesnya per hari bisa menyentuh 240 ribu klik," ungkap Dirjen Teguh.
Lebih lanjut Dirjen Dukcapil menyampaikan, untuk selanjutnya Dukcapil mengembangkan transaksi data lewat Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID yang bakal di-launching Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024.
Dengan begitu, tegas Dirjen Teguh Setyabudi, keamanan data makin menjadi pokok perhatian jajaran Dukcapil. "Termasuk pula dorongan dari Bapak Mendagri agar pengguna data memiliki komitmen yang tinggi menerapkan standar manajemen keamanan informasi yang sama yakni ISO 27001," tandas Dirjen Teguh.
Kehandalan data kependudukan pun sangat krusial terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Mengingat, semakin banyak lembaga yang mengakses bigdata kependudukan Dukcapil. "Saat ini sudah 6.552 lembaga pengguna mengakses NIK, elemen data KTP-el dan IKD dengan lebih 15 miliar kali akses," ungkap Teguh, mantan Dirjen Bina Pembangunan Daerah.
Hal serupa diungkapkan Anggoro, saat ini sudah semakin banyak pekerja yang merasakan kemudahan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai kanal, mulai dari fisik di Kantor Cabang, layanan berbasis web (Lapak Asik) dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), seluruhnya memanfaatkan akses data Dukcapil.
"JMO saja saat ini sudah memanfaatkan layanan Face Recognition Dukcapil dengan jumlah akses di tahun 2024 sebesar 2,1 juta. Ini rasanya sebuah kolaborasi yang sangat baik, karena tujuan akhir kita tentu saja adalah bagaimana kita bisa punya manfaat bagi para pekerja," ungkap Anggoro.
Dalam klausul PKS terbaru ini kedua pihak sepakat untuk mengembangkan kolaborasinya melalui pemanfaatan data IKD.
"Harapannya memang sinergi ini terus berjalan dengan baik, salah satunya dengan kolaborasi pemanfaatan layanan IKD yang memang kita juga harapkan mempermudah proses verifikasi dan pendaftaran yang pada saat ini di era transformasi digital rasanya menjadi sebuah keharusan," kata Anggoro.
Tak hanya kemudahan layanan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyasar pemanfaatan data Dukcapil untuk perluasan kepesertaan, khususnya untuk menggaet para pekerja di sektor informal yang jumlah potensinya masih sangat besar.
"Pada akhirnya memang kita mengharapkan selain kemudahan layanan kita juga bisa melakukan penetrasi kepesertaan yang tinggi di sektor informal. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada dukungan dari Dukcapil. Dengan demikian diharapkan agar seluruh pekerja bisa terlindungi dan sejahtera," pungkas Anggoro. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar