Jakarta – Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8 persen, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri turut mengambil peran strategis. Hal ini terungkap pada pembekalan Tim Koordinasi Penyajian Data Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Acara ini dihadiri lintas instansi, termasuk Itjen Kemendagri, Ditjen Bina Bangda, BPSDM, dan Biro Kepegawaian. 

“Kunci dari kebijakan ekonomi yang sukses adalah data yang akurat dan terintegrasi. Dukcapil telah menunjukkan komitmennya menyediakan data kependudukan yang menjadi dasar utama pengambilan keputusan,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri Rahajeng Purwianti saat membuka rapat. 

Dengan komitmen ini, Ditjen Dukcapil sangat serius dalam mengambil bagian pada upaya besar mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Kolaborasi lintas sektor adalah kuncinya, dan Dukcapil akan terus berada di garda depan, memastikan data kependudukan menjadi fondasi yang kokoh untuk kebijakan ekonomi daerah,” kata Rahajeng memungkasi sambutannya.

Pembekalan ini bertujuan untuk menyelaraskan peran semua pihak dalam mendukung kebijakan berbasis data untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Peneliti senior dari LPEM FEB UI, Surjadi, menjadi salah satu narasumber yang mengupas tuntas 5 sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk industri pengolahan dan perdagangan. "Data kependudukan memainkan peran penting dalam memahami kebutuhan lapangan usaha. Dengan integrasi data dari Dukcapil, kita dapat memetakan potensi daerah secara lebih tepat sasaran," jelasnya.

Narasi ini diperkuat Statistisi Ahli Madya BPS, Anisa Nuraini yang menyoroti pentingnya data kependudukan untuk menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran. "Ketepatan data Dukcapil dapat membantu mengidentifikasi pola konsumsi dan investasi rumah tangga di tingkat regional, sehingga kebijakan ekonomi lebih efektif," ujarnya. 

Dukcapil diharapkan dapat terus menyempurnakan integrasi data untuk memperkuat sinergi antarinstansi.

Rencana tindak lanjut telah disiapkan, termasuk pembekalan hari kedua pada 29 November 2024 dan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengoptimalkan kontribusi setiap unit kerja, termasuk Dukcapil. "Kami siap mendukung dengan memastikan data yang kami kelola dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung target nasional ini," ujar Sigit Samaptoadji, perwakilan Ditjen Dukcapil.

Dalam kesempatan lain, Plh. Direktur IDKN, Mensuseno menjelaskan, pihaknya siap memberikan dukungan maksimal dalam memastikan kelancaran penerapan data berbasis kependudukan yang akurat untuk mendukung rencana pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menyadari pentingnya data yang lengkap dan tepat guna bagi perencanaan ekonomi daerah. Dukcapil akan terus memperbaharui dan memperluas sistem data agar bisa digunakan secara maksimal dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Mensuseno. Dukcapil***