Jakarta — Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial (Bansos) menjelang Lebaran 2026 dengan total anggaran mencapai puluhan triliun rupiah. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp600 ribu, bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng, serta Dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Penyaluran ini merupakan bagian dari pencairan Tahap I (Januari–Maret) yang dilakukan bertahap melalui Bank Himbara dan Pos Indonesia. Sasaran utama adalah keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menjelaskan betapa krusialnya peran Dukcapil dalam memastikan bansos tepat sasaran. “Dukcapil menjadi fondasi utama verifikasi penerima manfaat. Dengan integrasi data kependudukan yang akurat, bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak, bukan fiktif atau ganda. NIK berfungsi sebagai alat kontrol agar distribusi bansos lebih adil dan tidak tumpang tindih antar program,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (19/3/2026).
Teguh menyampaikan, untuk mendukung hal tersebut, Dukcapil mengoptimalkan verifikasi dan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbasis biometrik melalui teknologi Face Recognition. "Contohnya, Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) memanfaatkan data kependudukan Dukcapil agar proses penyaluran bansos lebih transparan," kata Dirjen Teguh.
Selain itu, Dukcapil aktif melakukan pemutakhiran data tunggal melalui DTKS dan program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). "Data penerima yang tidak valid atau usang dapat langsung dinonaktifkan, sehingga meminimalkan kesalahan sasaran," kata dia.
Tak cukup sampai di situ, Dukcapil mendorong penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memperkuat penyaluran bansos digital. "Dengan IKD, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas secara mandiri, cepat, dan transparan," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden melalui Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Dukcapil bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik untuk memadankan data penerima manfaat. "Dukcapil juga mendukung uji coba Portal Perlinsos di sejumlah daerah seperti Banyuwangi, Banyumas, dan Depok," kata Teguh.
Dengan jejaring Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi, Dukcapil memastikan setiap warga yang berhak terdata dengan benar. "Peran strategis ini terbukti memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran bansos menjelang Lebaran 2026," pungkasnya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar