Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam memastikan intervensi gizi pemerintah tepat sasaran sekaligus dapat dipantau perkembangannya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang perlu didukung secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam upaya meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kualitas generasi mendatang. “Program ini sangat mulia dan perlu kita dukung,” ujar Mendagri dalam pertemuan hybrid bersama Kepala BGN Sudaryono serta jajaran pemerintah daerah, pada Kamis (13/8/2026).
Dalam pelaksanaannya, data kependudukan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan penerima manfaat MBG dapat teridentifikasi dengan baik. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kemendagri melalui pemanfaatan data Dukcapil diperlukan untuk memastikan penerima intervensi gizi memiliki identitas yang jelas, sekaligus mendukung pemantauan perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan. “Jadi Badan Gizi ini bukan hanya memberi makan, tapi kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang mendapatkan intervensi gizi itu kemudian tumbuh kembang dan progresnya tercatat, siapa dia, tinggal di mana, usia berapa, tadinya berat badan berapa, kondisi gizi seperti apa, setelah diberi sekian bulan progresnya bagaimana,” jelas Sudaryono.
Pemanfaatan data kependudukan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun program MBG yang berbasis data. Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui sasaran intervensi secara lebih terukur serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan penerima manfaat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas program, tidak hanya dari sisi penyaluran makanan, tetapi juga terhadap outcome dan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
Sudaryono menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari jumlah makanan yang dibagikan. Program tersebut harus menghasilkan dampak berupa peningkatan kesehatan, kehadiran peserta didik, kualitas pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kualitas input, proses pengolahan, hingga makanan yang diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat harus menjadi perhatian.
Selain penguatan data, BGN juga mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam memastikan standar pelaksanaan MBG terpenuhi. Pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan melakukan pemantauan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk aspek kesehatan, sanitasi, higienitas, menu, serta pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Untuk memperkuat transparansi, BGN juga memperkenalkan Radar MBG, sebuah portal yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program, termasuk informasi menu yang disalurkan oleh dapur SPPG kepada penerima manfaat. Kehadiran portal ini diharapkan memperluas partisipasi publik, terutama orang tua, guru, komite sekolah, dan pemerintah daerah dalam mengawasi kualitas pelaksanaan MBG.
Kepala BGN menekankan bahwa keberhasilan program nasional berskala besar seperti MBG membutuhkan kolaborasi lintas sektor. BGN membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah serta meminta dukungan aktif Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap dapur-dapur SPPG dan melaporkan hasilnya, termasuk status SLHS, kondisi dapur, menu, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi Ditjen Dukcapil dan BGN menegaskan pentingnya data kependudukan sebagai fondasi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Dengan identitas penduduk yang akurat dan pemanfaatan data secara tepat, pemerintah dapat memastikan program prioritas nasional semakin tepat sasaran, sekaligus membangun sistem pemantauan yang lebih terukur terhadap manfaat yang diterima masyarakat. “Ini bukan kok kemudian kami menyerahkan tanggung jawab dari BGN kepada Bapak/Ibu semua, tapi kami memohon kita kolaborasi kerja sama,” tegas Sudaryono. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin kuat sehingga MBG mampu menghasilkan output yang baik, outcome yang terukur, dan dampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Bagi Ditjen Dukcapil, penguatan kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus menghadirkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan secara tepat guna untuk mendukung pelayanan publik serta berbagai program prioritas pemerintah. Data kependudukan tidak hanya menjadi basis administrasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menghadirkan kebijakan yang lebih presisi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar